Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPariwisata dan KebudayaanPendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendikbud No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Mengubah :
Permendikbud No. 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 44, BN.2018/NO.1785; PERMENPAN.GO.ID ; 6 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat dan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata, maka perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata. Serta dalam UU No.10 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) tentang Kepariwisataan disebutkan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemda.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.29 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.65 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; Permenpar No.PM.85/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.86/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.87/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.88/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.89/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.90/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.91/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.92/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.93/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.94/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.95/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.96/HK.501/MKP/2010; Permenpar No.PM.97/HK.501/MKP/2010; Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Usaha Pariwisata, Permodalan dan Bentuk Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pembekuan Sementara, Pengaktifan Kembali dan Pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Kewenangan, Pengawasan dan Pembinaan, Pembiayaan, Pelaporan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta mencapai misi dan tujuan organisasi serta dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Lembar Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kawasan Karst Sangkurilang Mangkalihat
ABSTRAK:
a. bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai
religi, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya sehingga harus dijaga kelestariannya; Mengingat
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012
Pasal5
Ruang lingkup Pengelolaan eagar Budaya meliputi:
a. pelindungan;
b. pengembangan; dan
c. pemanfaatan Cagar Budaya eli Kawasan KSM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2015/No. 45 Seri E Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung agar dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga dapat lebih berdaya guna dan berhasil
guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retibusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan dalam pengembangan dan memajukan
tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten
Purworejo, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Puworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retibusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
24 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Dampak pada Warisan Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai
adiluhung Hamemayu Hayuning Bawana,
Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning
Bumi, Golong Gilig yang perlu dijaga dan terus
dilestarikan;
b. bahwa untuk melindungi dan mempertahankan
nilai penting warisan budaya secara berkelanjutan,
kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa
Yogyakarta perlu dilengkapi instrumen pengendali
berupa Analisis Dampak Pada Warisan Budaya;
c. bahwa peraturan perundang-undangan belum
ada yang mengatur mengenai Analisis Dampak
pada Warisan Budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Analisis Dampak Pada Warisan Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2010; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan; Pelaksanaan; Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Pelaporan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 37 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Sarana Prasarana Infrastruktur
Pariwisata Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perbup Kebumen No 152 Tahun 2011 tentang Pdoman Pengelolaan Belanja bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kab Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Kebumen No 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas perbup Kebumen No 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di kab Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bnatuan Keuangan diatur dengan Perbup masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk sarana prasarana infrastruktur pariwisata TA 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Kebumen No 2 tahun 2007; Perda Kab Kebumen No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber dan besaran, penerima belanja bantuan, tata cara penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
ABSTRAK:
Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat diamanatkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat;
Dalam rangka Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sanggar/kelompok seni yang ada dalam Kabupaten Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Perda No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 33 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, meliputi: pelestarian dan pengembangan budaya daerah; pemberdayaan masyarakat; pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
