Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembangunan Budaya Integritas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta peningkatan pelayanan publik, yang secara konkret dilaksanakan dalam program reformasi birokrasi, perlu melakukan penguatan integritas; bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi adalah lemahnya sistem pengendalian, rendahnya integritas sumber daya manusia dan penegakan hukum, perlu adanya pengaturan pembangunan budaya integritas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembangunan Budaya Integritas;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembangunan budaya integritas, komite integritas, tunas integritas an agen perubahan, sistem integritas, road map pembangunan budaya integritas daerah, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan budaya integritas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Kab Blora, maka beberapa ketentuan dalam Perbup Blora No 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT sebagaimana telah diubah dengan Perbup Blora No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Blora No 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Blora No 12 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) Pasal 2, ayat (3) huruf b angka 2 Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 76 Tahun 2018
pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus penyertaan modal kepada badan usaha milik desa (bumdes) kabupaten pohuwato ta 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2018/No.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pohuwato TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Badan Usaha Milik Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018 termasuk di dalamnya mengatur tentang sumber dana dan besaran bantuan keuangan khusus, mekanisme pelaksanaan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, mekanisme pengajuan pencairan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan evaluasi, serta tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan terjadinya bencana longsor tepi/bibir sungai pada beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka untuk penanggulangan/pemulihan keadaan pasca bencana tersebut, diperlukan anggaran biaya yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2014, dinyatakan
bahwa untuk keperluan keadaan darurat/mendesak memungkinkan menggunakan anggaran belanja tidak
terduga; Bahwa untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut dilakukan penggeseran anggaran belanja dari DPA-SKPKD/BPKAD ke DPA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan melakukan perubahan atas penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berisi tentang perubahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 76 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bogor No. 140 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa yang meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa danKebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa,prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata kearsipan di lingkungan Pemerintah daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan
UU no.10 Tahun 1999; Uu no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.87 tahun 1999; PP no.28 Tahun 2012; keppres no.105 tahun 2004; permendagri no.80 Tahun 2015; Peraturan kepala arsip nasional RI no.14 tahun 2014; perda no.5 tahun 2015; Perbup no.46 Tahun 2016;
Peraturan ini megatur Ketentuan Umum; jadwal retensi arsip; tata cara Penggunaan jadwal Retensi arsip; Penyusutan arsip; jadwal retensi arsip; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
11 halaman peraturan dan 16 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2009;
Perda Kab Banyumas No 7 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 14 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran APBD TA 2019 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terkait ringkasan penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran I dan II. Dan untuk pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Dengan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Gubernur dibantu Perangkat Daerah serta staf ahli yang
bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
sesuai bidang keahliannya;
b. bahwa staf ahli dalam kedudukannya yang sama dengan
Perangkat Daerah sebagai pembantu Gubenur sehingga harus
selaras, sinergis, dan terpadu tugas dan fungsinya agar
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan
optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat
tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 20 16
terdiri dari 21 Pasal dan 7 bab, yatu KETENTUAN UMUM , KEDUDUKAN STAF AHLI , POLA HUBUNGAN KERJA , HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA, KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL , KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
mengatur mengenai TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR JAWA BARAT DENGAN PERANGKAT DAERAH
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
