Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 74, BN 2019/ NO 1531; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa unit pelaksana teknis satuan pendidikan Sekolah menengah kejuruan Negeri IV SPP-SPMA Singkawang, telah dibentuk dengan Peraturan gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata kerja unit pelaksana teknis satuan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.98 Tahun 2016, Pergub No.115 Tahun 2016, Pergub No.61 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 19 Peraturan gubernur Nomor 61 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Demak, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerapan standar pelayanan minimal, integrasi SPM dalam dokumen perencanaan, koordinasi, kerja sama, pembiayaan, pengendalian dan pelaporan penerapan SPM, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2012 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2019
PEDOMAN - PEMBERANGKATAN - PERJALANAN - IBADAH UMROH - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2019/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Utara bermatabat yang religus perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci
UU No 33 Tahun 2004;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;
Prinsip Penunjukan Perserta Ibadah Umroh,Maksud dan Tujuan,Besar dan Proses Penyerahan biaya ibadah umroh,kreteria perserta umroh dan spesifikasi penyelengaraan ,Rekruitmen,Pengelola pemberangkatan perjalanan ibadah umroh,pemberhetian pembatalan pemberangkatan ibadah umroh,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu
menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Peraturan ini memuat Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020 yang terdiri dari 3 BAB dan 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan Dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan Dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, Yang Berisi 5 Pasal:
Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut : 1. Bahwa tarikan garis batas wilayah antara Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru dimulai pada titik 01 dengan titik koordinat X=398193 Y=9623929 (titik koordinat berada pada muara sungai); 2. Dari titik 01 mengikuti aliran sungai sampai pada titik 02 dengan titik koordinat X=399165 Y=9623753 (titik koordinat berada pada hulu sungai); 3. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah tarik lurus ke titik 03 dengan titik koordinat X=400436 Y=9622166 (titik berada pada Jembatan/tugu yang sudah terpasang); 4. Dari titik 03 tarikan garis batas wilayah selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat X=401423 Y=9621205; 5. Dari titik 04 tarikan garis batas wilayah ke titik 05 dengan titik koordinat X=401652 Y=9621313; 6. Dari titik 05 tarikan garis batas wilayah ke titik 06 dengan titik koordinat X=402154 Y=9620966; 7. Dari titik 06 tarikan garis batas wilayah ke titik 07 dengan titik koordinat X=402237 Y=9620422; dan 8. Dari titik 07 tarikan garis batas wilayah ke titik 08 dengan titik koordinat X=408181 Y=9618386.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan
oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu
sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan,
yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status
gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional,
spiritual,perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini secara holistik integratif diperlukan dukungan
unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan
Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik Integratif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip-prinsip dan bentuk penyelenggaraan PAUD HI, Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Gugus Tugas, Rencana Aksi Daerah PAUD HI, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Besaran Dana Desa ;
3. Penyaluran Dana Desa;
4. Pengunaan Dana Desa;
5. Sanksi;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2019/NO.74, LL Kab. Kubu Raya : 20 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak hiburan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.44 Tahun 2011,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak Hiburan; Pendaftaran dan Pelaporan; Tata Cara Pemungutan Pajak; Bon Penjualan (bill); Pembukuan dan Pemeriksaan; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 20 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
