Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.049 peraturan dalam 0,122 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 14 Tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 10 Tahun 2023.pdf

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 10, BN 2023 (630): 10 hlm, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah.
Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
Permendagri ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026. Rancangan akhir RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Lampiran file: 146 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

permendagri-no-7-tahun-2023.pdf

Pedoman - Pembentukan - Nomenklatur - Badan Riset dan Inovasi Daerah

2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 7, BN.2023 (435) : 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
Permendagri ini mengatur mengenai pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri_No_84_Tahun_2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 81 Tahu...usunan RKPD 2023.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 75 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Download file:

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya

Download file:

Permendagri Nomor 54 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT