Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar ; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 15/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Jenis, Mutu Dan Penerima Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Dan Penerapan, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 72, BN 2019/NO. 1095; .KEMENDAG.GO.ID : 18 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BEASISWA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan barat Nomor 18 Tahun 2019, telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan pada Sekolah Menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah luar biasa negeri;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendikbud No.3 Tahun 2019, Perda No.13 Tahun 2018, Perda No.7 Tahun 2018, Pergub No.79 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 23 Peraturan gubernur Nomor 18 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 28 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 16 (enam belas) Pasal, di antaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penerapan Pendidikan Anti Korupsi; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Layanan Pengaduan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 35 (tiga puluh lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Unsur Masyarakat Peserta Musyawarah Desa; Tata Cara Penentuan Dan Pergantian Unsur Masyarakat Desa; Persiapan; Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Tahapan Penetapan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup Pemalang No. 69 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretrariat Daerah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah, 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum 2) Kepala Sub Bagian Kerja Sama 3) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 1) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual 2) Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat 5. Kepala Bagian Hukum 1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Kepala Sub Bagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BULD 2) Kepala Sub Bagian Perekonomian 3) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Program 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan PBJ 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ 10. Asisten Administrasi Umum 11. Kepala Bagian Umum 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 3) Kepala Sub Bagian Keuangan 12. Kepala Bagian Organisasi 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1) Kepala Sub Bagian Protokol 2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Kota Banjarmasin sebagaimana amanat
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai
bentuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs)
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota
Banjarmasin Tahun 2018-2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota
Banjarmasin Tahun 2018-2021, yang terdiri dari 6 BAB dan 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2019
inspektorat - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2019/No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu penyesuaian terkait Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Keuddukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP N o & Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 107 Tahun 2017; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 70 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 mengenai fungsi, susunan organisasi Inspektorat Daerah dan Pasal 5 tentang tugas pokok Inspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
