Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besarnya Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2006-2009.
ABSTRAK:
A. Bahwa Besaran Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Dirasa Sudah Tidak Sesuai Lagi Sehingga Perlu Diadakan Penetapan Kembali;
B. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Pada Huruf A Diatas Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri R.L. Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati Kapuas Tentang Penetapan Besarnya Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2006-2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 786 Tahun
2005 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun
2004-2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan UU No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom serta PP No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja; Untuk maksud huruf a di atas perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang di atur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 1997; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004. PP No.27 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Perda No.9 Tahun 2003; Perda No.27 Tahun 2000.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: Direktur, Kepala Subbag Hukum dan Rekam Medik, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Rekam Medik, Kepala Subbag Keuangan dan Program, Kaur Perbendaharaan, Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi, Kepala Urusan Mobilisasi Dana, Kepala Urusan Perencanaan dan Program, Kepala Seksi Perawatan, Kepala Sub Seksi Keperawatan I, Kepala Sub Seksi Keperawatan II, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Sub Seksi Pelayanan I, Kepala Sub Seksi Pelayanan II, Instalasi dan Komite Medis. Urusan umum mempunyai tugas membuat perencanaan kebutuhan barang, urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan barang rumah tangga, publikasi dan informasi serta pelaporan. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian yang meliputi kesejahteraan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan dan latihan, daftar penilai pekerjaan, hukuman disiplin dan pensiun serta tanda penghargaan. Urusan Rekam Medik mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi rekam medik, mengumpulkan dan mengolah data medik dan pelaporan. RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2006.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2006
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, bd tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 98 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang belum mempunyai perumahan jabatan, maka perlu diberikan tunjangan perumahan; bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 tentang T unjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang belum menetapkan jumlah tunjangan perumahan bagi wakil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 T ahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2006.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 098 Tahun 2005 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, agar ebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan UraianTugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/SKB/M.PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepata Nomor 12 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
PERBUP - PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAANYUKABUPATEN BANYUMAS DENGAN AN PERWAKIL KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 050/48/2005 DAN NOMOR 170/532/2005 TENTANG ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2006/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 Dan Nomor 170/532/2005 Tentang Arah Dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya perubahan-perubahan situasi dan
kons1s1 yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas
pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun
2006 maka perlu dilakukan perubahan-perubahan Arah dan
Kebijakan Umum APBD Tahun 2006; bahwa sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memperhatikan
Surat Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 903/37 4
tanggal 20 Juni 2006 tentang Persetujuan Perubahan AKU
Tahun 2006, maka perubahan Arahan dann Kebijakan Umum APBD ditetapkan oleh Bupati dan menJadi dokumen acuan dalam
perubahan APBD; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 dan Nomor
Kabupaten Banyumas Arah dan Kebijakan Umum APBD
170/532/2005 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati
Undang-Udang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Udang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Udang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 198 Tahun 2006
Perubahan Atas Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daanyukabupaten Banyumas Dengan An Perwakil Kabupaten Banyumas Nomor 050/48/2005 Dan Nomor 170/532/2005 Tentang Arah Dan Kebijakan Umum Apbd Kabupaten Banyumas Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2006
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2006/No.07 Seri E Nomor 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk
pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2006.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUAA ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 11TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH/PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
