Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa d.alam r~ngka meningkatkan kemampuan koperasi
usaha mtkro kectl dan menengah menjadi pelaku ekonomi
yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan
dukungan dan langkah - langkah operasional pemberdayaan
yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman
modal bergulir yang akan disalurkan kepada usaha kecil dan
mikro anggota koperasi secara terus menerus dan
berkesinambungan, dan dengan adanya perubahan
Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Walikota
Magelang Nomor 3 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan
pertama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Magelang
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Pinjarnan Dana Bergulir pada Kantor Pelayanan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang _ Undang Nomor 25 T ahun 1992; Undang _ Undang Nomor 9 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan BAB Ill Pasal 6, BAB V Pasal 9, penghapusan BAB VI Pasal 11, perubahan BAB VIII Pasal 13, penyisipan BAB XIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2007.
Peraturan walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 diubah.
3 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kendal maka petugas/SKPD yang bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah, perlu di dorong untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pemberian biaya pemungutan pajak daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah,sudah tidaksesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembertian biaya pemungutan pajak daerah, penata usahaan,dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 dicabut
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa, perlu adanya suatu susunan organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud; Untuk maksud diatas, perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.5 Tahun 2007.
Susunan Organisasi Perangkat Desa terdiri dari: 1.Sekretaris Desa; 2. Perangkat Desa Lainnya, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Unsur Pelaksana Teknis; dan c. Unsur Kewilayahan atau disebut Dusun. Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Perangkat Desa mempunyai fungsi: a. membantu Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa; b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
10 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendaptan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun anggaran 2007; b. bahwa untuk melaksanakan maksud hurup a diatas, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003.
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2007 yang berisi; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2007.
20
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 18 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Rosoan
ABSTRAK:
untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; bahwa dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Rosoan sebagai Pemekaran dari Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah otonom , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .
PEMBENTUKAN DESA ROSOAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
PERDA Kab. Belitung No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Tahun 2007 No. 18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan · untuk pembiayaan dalam tahun
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2007.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 2 Tahun 2005 ; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung, yang mencakup sumber pendapatan, alokasi dana, perubahan anggaran, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 diubah
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Kab. Indramayu No 18 Tahun 2007 Seri D.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
