LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
                                          
TENTANG
		
PEMBENTUKAN DESA ROSOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

 Menimbang      	: a. 	bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang; 
b. 	bahwa dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang   berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Rosoan sebagai Pemekaran dari Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang;
c.  	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Desa Rosoan;

Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah   Daerah  Tingkat II  di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822);
                             	2.   	Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
		3.	Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548);
                             	4. 	Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                               5.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3952); 
                             	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
		                              	
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan 
BUPATI ENREKANG 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : 	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG        PEMBENTUKAN  DESA  ROSOAN. 

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal    1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.   Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah  Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. 	Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ssetempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Enrekang.
5.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6.	Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD).
7.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

     BAB  II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal   2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rosoan sebagai pemekaran dari Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang .

Pasal 3 

Desa Rosoan berasal dari sebagian wilayah Desa Tokkonan yang terdiri dari :
1. 	Dusun Dadeko
2. 	Dusun Rosoan 
3. 	Dusun Laba
4.	Dusun  Leon
5.  	Dusun Bok’di 	
                   
Pasal   4

(1)	Dengan terbentuknya Desa Rosoan sebagaimana dimaksud Pasal 2 maka wilayah Desa Tokkonan dikurangi dengan Desa Rosoan sebagai mana di maksud Pasal 3 :
(2)	Dengan pengurangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa Tokkonan sisa terdiri  atas :
a. Dusun Sarong; 
b. Dusun Data; dan
c. Dusun Tondon.	
Pasal  5

(1)	Desa Rosoan mempunyai batas- batas sebagai berikut :
a.	Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Batu Noni   Kecamatan Anggeraja 
b.	Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobalu;
c.	Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tokkonan; dan
d.	Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bamba Puang Kecamatan  Anggeraja.
(2)	Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di nyatakan secara jelas pada peta yang pembuatannya di selesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah di tetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)	Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

       BAB  III
LUAS DAN IBUKOTA
Pasal  6

(1) Luas wilayah Desa Rosoan  13 Km² 
(2) Ibu Kota Desa Rosoan berkedudukan di Rosoan 

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA 
Pasal  7

(1)	Pemerintah Desa Rosoan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Rosoan ;

(2)	Kepala Desa memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
(3)	Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala  Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat sekali dalam setahun.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal  9

(1)	Desa merupakan organisasi pemerintah terdepan dalam memberikan  pelayanan umum di Desa.
(2)	Untuk menjamin efektifitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan susunan organisasi pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal  10 

(1)	Pemerintah Desa mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan dan pembangunan serta Pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah Desanya;
(2)	Pemerintah Desa mempunyai tugas :
a.	melayani dan mengayomi masyarakat 
b.	menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
c.	menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif
(3)	Pemerintah Desa mempunyai fungsi sebagai  perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah untuk mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. 

Pasal 11

Peresmian pengangkatan Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di lakukan sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peresmian pembentukan Desa Rosoan.

Pasal 12

Sambil menunggu peresmian pengangkatan Kepala Desa maka untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Rosoan ditunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13
Dengan terbentuknya Desa Rosoan, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa yang berada dalam wilayah desa Rosoan tetap menjadi Asset Desa Rosoan.

Pasal 14

Seluruh pelayanan  Administrasi Pemerintahan Desa Rosoan menjadi kewenangan Pemerintah Desa Rosoan.

BAB  V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang 

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 29 September 2007

BUPATI ENREKANG,

		TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 29 September 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	TTD

                  ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007  NOMOR 18