Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; PMK No.78 Tahun 2019; Perda Kab. Berau No.11 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, termasuk juga diatur tentang SBM Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi:
a. Honorarium Pegawai Non PNS;
b. Honorarium/tunjangan lainnya;
c. Honorarium pengelola kegiatan;
d. Honorarium kegiatan swakelola;
e. biaya Honorarium dan hadiah kegiatan kejuaraan/perlombaan;
f. biaya diklat;
g. biaya mahasiswa PNS tugas belajar;
h. belanja barang rutin pegawai;
i. belanja perlengkapan pakaian seragam upacara;
j. belanja sewa dan pemeliharaan;
k. harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
l. biaya penerjemah dan pengetikan; dan
m. biaya konsumsi rapat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pedoman penghapusan Piutang
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghapusan Secara Bersyarat, Penghapusan Secara Mutlak, Penetapan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Se-Kecamatan Mojolaban yang terdiri dari 15 (lima belas) Desa sebagai berikut:
a. Desa Laban;
b. Desa Tegalmade;
c. Desa Wirun;
d. Desa Bekonang;
e. Desa Cangkol;
f. Desa Klumprit;
g. Desa Keragilan;
h. Desa Sapen;
i. Desa Joho;
j. Desa Demakan;
k. Desa Dukuh;
l. Desa Plumbon:
m. Desa Gadingan;
n. Desa Palur; dan
o. Desa Triyagan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2019
sekretariat dprd - sekretariat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya, Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten tegal, maka perlu diatur lebih lanjut Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan Sekretariat DPRD Kab Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan Sekretariat DPRD Kab Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 56 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016
113 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 71 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/No. 792
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perbaikan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian Analisis Jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan behasil guna dan untuk menentukan Formasi Jabatan, Paringkat Kabatan dan Evaluasi Jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan KBKN No.12 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup Boalemo No.8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 71 Tahun 2019
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan
terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah
wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna
arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap
keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan
terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sumbawa Barat tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi dan pengelolaan Persediaan, untuk
tercapainya pengelolaan Persediaan, harus
memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas,
dan kepastian nilai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan salah satu upaya untuk
mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas
pengelolaan Persediaan perlu disusun pedoman
pengelolaan Persediaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;
Di dalam PeraturanBupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ARSIP
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusutan Arsip.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan.
Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JUMAT KHUSYUK
ABSTRAK:
bahwa salat Jumat merupakan Ibadah wajib bagi Umar Islam, khususnya laki-laki yang memenuhi persyaratan, sehingga harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang dan khusyuk
Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Jumat Khusyuk dan Peraturan ini bertujuan untuk:
a. menciptakan ketenangan dan suasana batin yang khusyuk bagi umat islam yang melaksanakan ibadah shalat Jumat;
b. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama; dan
c. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa serta taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat islam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
-
-
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Program Sertifikasi Melalui Pendidikan Profesi
Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Pada Satuan Pendidikan
Di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan Program Sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008.
Materi pokok : Kriteria Penerima Bantuan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
