Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Uraian Jabatan
Pegawai Negeri Sipil Dinas Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, uraian jabatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 dicabut.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai
dengan Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum
selesai pada akhir tahun anggaran diberikan kesempatan
kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai
pelaksanaan pekerjaan berakhir sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai
dengan Akhir Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK .05/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; P eraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2018 diubah.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Gorontalo, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD dan Masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pendidikan anti korupsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Terdiri dari 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 3 tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 112 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat tentang maksud dan tujuan ditetapkannya sanitasi total berbasis masyarakat, pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung sanitasi total berbasis masyarakat, pengembangan rencana kerja dan indikator pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembiayaan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BENTUK KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis belanja bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
UU no 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; Uu No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 Yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yang telah diubah PP No 47 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 60 Th 2014; PP No 60 Th 2014 yang telah diubah PP a No 8 Th 2016; Permendagri No 82 Th 2015 yang telah diubah Permendagri No 82 Th 2015; Permendagri No 20 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014 yang telah diubah Perda no 17 Th 2018; Perbup Tangerang No 79 Th 2014 yang telah diubah Perbup No 75 Th 2019; Perbup Tangerang No 102 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 71 Tahun 2019
unit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2019/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6,
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, perlu dilakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara
terintegratif; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
anak secara terintegratif perlu dibentuk lembaga
yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan
pencegahan dan penanganan masalah
kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Dasar
Bab III Pembentukan
Bab IV Tugas dan Fungsi UPPKSAI
Bab V Susunan Organisasi
Bab VI Keanggotaan
Bab VII Sekretariat UPPKSAI
Bab VIII Tata Kerja
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nomor 27B Tahun 2016 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 179 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Banyuresmi Tahun 2019-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Di
Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah
Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Daerah
Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin, meliputi 14 Bab dan 78 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
Mencabut Peraturan Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin Nomor : 605.3/001/N/PerDir- Intern/2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PD. PAL Kota Banjarmasin
54 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019
AKSI PERCEPATAN-PENCEGAHAN DAN PENANGANAN-STUNTING-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR-TAHUN 2019 - 2023
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi terutama pada 1.000 Harl Pertama Kehidupan
(Stunting) dapat menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan
berkembang secara optimal, sehingga diperlukan upaya
pencegahan dan penanganan secara terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, kasus
Stunting yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai
angka 42,6 % (empat puluh dua koma enam persen);
c. bahwa penanganan Sunting merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi
target pembangunan berkelanjutan Sustainable Development
Goals/SDGs) sebagai bagian dari investasi sumber daya
manusia sejak dini;
d. bahwa upaya pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi
merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan
Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019-2023;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi; Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Internasional; Pengendalian dan Evaluasi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
10 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Kegiatan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-664 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
