Pajak dan Retribusi DaerahPerpajakanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Purworejo No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo
Mencabut :
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13.1, BD.2013/No.13.1 Seri E Nomor 12.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pwworejo; bahwa dcngan terjaclinya perkem bangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan , Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun I 950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima Hadiah
Bab III Tim Intensifikasi Kecamatan
Bab IV Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan
Bab V Kelompok PKK Dasa Wisma
Bab VI Wajib Pajak
Bab VII Klasifikasi dan Jenis Hadiah
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2013.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2011 dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 2.A Tahun 2008
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA - PROSEDUR DAN STANDARISASI INDEK
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.A, BD.2008/No.3.1 Seri E Nomor 1.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur dan Standarisasi Indek dalam Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat penduduk yang menjadi korban bencana yang terjadi diwilayahi Kabupaten Purworejo yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis terhadap korban bencana, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008; bahwa dalam rangka menjamin agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu pedoman dalam pemberiannya, baik mengenai tata cara pemberian maupun besaran bantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Standarisasi Indek Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2008;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 83 Tahun 2005; Permendagri No 33 Tahun 2006; Perda Kab Purworejo no 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 1 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Kepbup Purworejo no 67 Tahun 2004; Kepbup Purworejo No 64 Tahun 2004; Kepbup Purworejo No 188.4/59/2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, bantuan, prosedur pemberian bantuan, prosedur pemberian bantuan, indeks bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 9.B Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan minimal merupakan persyaratan pembahan kelembagaan RSUD SARAS HUSADA menjadi Bahan Layanan Umum Daerah Kab Purworejo; bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya jenis pelayanan dasar, indikator-indikator dan target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal; bahwa belum tersedianya indikator-indikator kinerja palayanan di RSUD SARAS HUSADA; bahwa berdasarkan butir a, b dan c, maka perlu disusun standar pelayanan minimal BLUD Kab Purworejo;
UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2004; PP No 20 Tahun 2001; PP No 56 Tahun 2001; PP No 41 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 9 Tahun 1997; Surat Bupati No 060/358/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal BLU RSUD Saras Husada Purworejo, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008
BUPATI PURWOREJO - PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14.A, 30/06/2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya terselenggaranya anggaran Kabupaten Purworejo yang memenuhi azas manfaat, hemat, tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel perlu disusun pedoman pelaksanaan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2008.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39.1 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.1, BD.2009/No.37.1 Seri D Nomor 25.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah kab purworejo dalam menerbitkan produk-produk hukum daerah, perlu pembakuan prosedur penerbitan produk hukum daerah; bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaanya, maka prosedur penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Purworejo tentang Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 3 Tahun 2005; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 24 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang produk hukum daerah, prosedur penerbitan produk hukum daerah, penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 9.A Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu adanya peraturan internal rumah sakit sebagai dasar pelaksanaan tugas selanjutnya; bahwa untuk melindungi hak dan kewajiban pihak manajemen, pelayanan dan pelanggan secara seimbang, perlu ditetapkan peraturan internal rumah sakit; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD perlu ditetapkan Perbup Purworejo tentang Tata Kelola RSUD Saras Husada Purworejo;
UU No 23 Tahun 21992; UU no 32 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; Kepmenkes No 983/MENKES/SK/XI/1992; Kepmendagri No 1 Tahun 2022; Kepmenkes No 772/MENKES/SK/VI/2002; Kepmenkes No 631/MENKES/SK/VI/2002; Kepmenkes No 381/MENKES/SK/V/2006; Kepmenkes No 703/MENKES/SK/IX/2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 9 Tahun 1997;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peraturan internal korporasi (CORPORATE BY LAWS), Peraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BY LAWS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
28 hal
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.01/2016
PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Diubah dengan :
PMK No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
