PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
Mengubah :
  1. Permenhub No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2013
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 67 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Air Conditioner
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2016
Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 60 Tahun 2022
Sistem Operasional dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 60 Tahun 2014
Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas bardan-Siantan Kota Pontianak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2020
Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 61 Tahun 2013
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERGUB Prov. DIY No. 1 Tahun 2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 22 Tahun 1963 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan