Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 75 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Diubah dengan :
Permenhub No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Mencabut :
Permenhub No. 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2019;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 32 Tahun 2018; Pewali Salatiga No 42 Tahun 2010; Perwali Salatiga No 57 Tahun 2018; Perwali Salatiga No 69 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uang persediaan diberikan untuk mendukung kelancaran tugas perangkat daerah dan pemberiannya diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi belanja pegawai, belanja barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan belanja modal dibagi 12 bulan. Pelarangan penggunaan uang persediaan digunakan untuk membiayai belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tukang, penjaga malam; belanja barang/jasa oleh pihak ketiga dan belanja modal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 71 Tahun 2018
keringanan bea balik nama kendaraan bermotor II dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2018/NO.71
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan ulang tahun provinsi gorontalo dan juga memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Perda No.3 Tahun 2006; Perda 5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang keringanan bea balik nama kendaraan bermotor II dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 71 Tahun 2018
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2018/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri;
berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target;
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pelaksanaan dan Pertangungjawaban; Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjan Umum dan Penataan Ruang; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2017
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berisi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan jangka waktu penyampaian pelaporan gratifikasi ke KPK melalui UPG dan mekanisme prosedur penanganan pelaporan gratifikasi, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 51 Tahun
2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
51 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, berisi tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor: 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi Laboratorium Kesehatan (LK); dan tugas dan fungsi LK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Srgaen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum
ABSTRAK:
a. bahu/a untuk menindaklanjuti hibah sarana prasana pengembangan sistem penyediaan air minum berupa jariagan distribusi air minum dari Direktur .lenderal Cipta Karya Kementrial pekedaan Umum Dan Perumahan Rakjrat kepada pemerintah Kabupaten Sragen, sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan
Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pertu diikuti dengan penyerahan bararg dimaksud kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen dalam bentuk Penyertaan modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sragen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Srgaen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas umum pedoman pembayaran, prosedur pengajuan surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perimtah membayar, uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan, prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 29)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
108 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
