Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, Berita Daerah Tahun 2021 No. 115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan belanja untuk barang/jasa Tahun Anggaran 2022;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Angaran 2022, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
.
.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Tahun 2022 Nomor 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang perlu dilakukan perubahan.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2020.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Indikator Penilaian Bab III Mekanisme Pemberian dan Kriteria Penerima TPP Bab VI Besaran TPP Bab VII Pengurangan TPP Bab VIII Mekanisme Pembayaran Bab IX Tim Manajemen Kinerja Bab X Sistem Informasi Kinerja Elektronik Bab XI Pengawasan dan Pengendalian Bab XII Monitoring dan Evaluasi Bab XIII Sanksi Bab XIV Alokasi Anggaran Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Serang No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Serang No. 44 Tahun 2016
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 37 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten bandung
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
ketentuan Pasal
13A Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan Nomor
99 Tahun
2022 tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor 4
Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
Anggaran 2022,
perlu
disempurnalan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang Perubahan
Kedua atas
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 4 Tahwrr
2O22
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dala
Desa
(ADD)
Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2022.
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
24
Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tal:un 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
68O); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indinesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang
Nomor
l
Tahun
2022 ter:tang
Hubungan
Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6757);
6 .
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun
20
1 4
tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah
terakhir kali
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 1 I Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
632rl,;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan,
Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);8. Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 4 Tahun 2022
tentang
Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggxan 2022
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Ta}:un 2022
Nomor 4),
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor 99 Tahun 2022
tentang
Perubahan Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
4 Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
Anggaran 2022
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2O22 Nomor
991.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe
Selatan
Nomor
99
Tahun
2022 tenlang
Perubahan
Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun
2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2022
Nomor
99) pada Ketentuan ayat
(2)
Pasal
13A diubah, Diantara Pasal 13A
dan Pasal 14
disisipkan 1
(satu) Pasal
yaitu
Pasal 13B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 114 Tahun 2021
pedoman - tata - hubungan - kerja - dan - pola - koordinasi - dalam - penyelenggaraan - pemerintah - daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD 2021/114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Dan Pola Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik yang selaras, terpadu dan serasi dengan ditetapkannya perubahan susunan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Umum, Tata Hubungan Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 114 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
yang meliputi
Pendaftaran Dan Pendataan,
Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT,
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran,
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran,
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak,
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluwarsa,
Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan dan
Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1089
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
