Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kata Semarang
Tahun Anggaran 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan, maka perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Satuan Harga dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Semarang dapat berlangsung dengan lancar, perlu diduk:ung dengan
perencanaan dan penganggaran yang tertib dan terprogram;
b. bahwa untuk menduk:ung maksud sebagaimana huruf a, perlu mengatur
standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi biaya pemeliharaan
dan standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawan Pemilihan Umum
(PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (P ANWASLU) Kota Semarang untuk
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan clan Honorarium, Biaya Pemeliharaan clan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa
bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang clan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota clan Wakil Walikota Semarang Tahun 201O
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya
pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya
pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang
dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu
laporan akuntabilitas kinerja instansi ; bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,
perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara
intensif; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kata Magelang Tahun 2009 dengan
Peraturan Walikota ;
UU no 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Namor 6 Tahun 2008; Peraturan Presiden Namor 1 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kata Magelang Namor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Namor 8 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit maka perlu
menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama
Tripartit Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan dan tugas, organisasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (6)
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan
Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas, keanggotaan, prosedur pengusulan keanggotaan, susunan keanggotaan, kesekretariatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran
kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional dan
upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna
memperkokoh integritas nasional, kedaulatan negara di Kota Tegal
maka perlu dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan
Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan
Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum
Persaudaraan Bangsa Indonesia;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan FPBI, dewan pembina FPBI, pengawasan dan pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tabun 2002 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung-, dan bahwa Keputusan Walikota Bandung sudah tidak sesuai lagi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Berta peraturan perundangundangan yang bare, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tabun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota-, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003, Undang-Undang Nomor I Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Preside Nomor 5 Tahun 1983, Keputusan Preside Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006, Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Penataan Sarana Dan Prasarana Kerja, Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
41 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan tertibnya
pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah
Kota Magelang perlu dilakukan pemeriksaan secara reguler
dilingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa agar pemeriksaan reguler yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sehingga berdayaguna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2009.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Pemeriksaan; Materi Pemeriksaan; Pemeriksaan; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Pemantauan dan Pemutakhiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2009.
35 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Walikota
mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau serta membagi kepada SKPD-SKPD terkait setelah
mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari
Gubernur Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009
PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT - PEDOMAN OPERASIONAL PELAKSANAAN
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang
bersifat multidimensi baik menyangkut lingkungan kondisi tempat
tinggal, kualitas manusia maupun ekonominya; bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis
Masyarakat (PAPKS-BM), maka dipandang perlu menyusun
Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat
(PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b , maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, strategi dan tujuan, komponen kegiatan, komponen dana, organisasi pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2009.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
