Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa agar setiap perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan efektif,
efisien clan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menyusun
Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010 ; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan bagi pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
perlu menyusun Standarisasi Harga Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standarisasi
Harga Pemerintah Kota Magelang tahun 20 IO ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda No 2 Tahun 2008; Perda No 2 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2009.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daeran Nomor 5 Tahun 1992;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 dicabut.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 37 Tahun 2009
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil - Standar Pelayanan Publik
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 37, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu
menyusun Standar Pelayanan Publik ; bahwa Standar Pelayanan Publik sebagai jaminan adanya kepastian
bagi penerima pelayanan unt uk melakukan pengawasan pelayanan
akuntabilitas apartur pemerintah dalam pemberian pelayanan publik ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan pedoman Standar Pelayanan Publik
Publik Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
dengan Peraturan Walikota ;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Visi dan Misi, Jenis Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2009.
27 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa sebagian gambar dan keterangan dalam Lampiran
Peraturan Wali~ota ~agelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kata Magelang berdasarkan hasil konsultasi di Departemen
Dalam Negeri terdapat beberapa kekeliruan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian agar
tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota
Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian
Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; PP No 30 tahun 1980; Keppres No 18 Tahun 1972; Perpres No 1 tahun 2007; Permendagri No 60 Tahun 2007; Permendagri No 11 Tahun 2008; Kepmendagri no 36 Tahun 1979;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2009 diubah.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2009
PERWALI Kota Banjar No. 1a Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Walikota ini mengubah pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang Kop Naskah Dinas Walikota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Walikota Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diubah
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2009
PASAR TRADISIONAL , PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN - PEDOMAN PENAT A.AN DAN PEMBINA.AN
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 30, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa kegiatan perpasaran / ritel yang berskala Mikro,
Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian
kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan
Pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang
strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi,
distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta
penciptaan lapangan kerja; bahwa sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan
pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana
proses jual beli terbentuk, menurut pelayanannya pasar
dapat digolongkan menjadi pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toke Modern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta agar tercipta kesesuaian
terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan
serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, dipandang
perlu menetapkan Pedoman Penataan, dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toke Modern
dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nemer 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, kemitraan usaha, batasan luas lantai penjualan toko modern, jenis dan kewenangan penerbitan izin, pelaporan, pemberdayaan pasar tradisional, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa salah satu sarana pembinaan pegawai untuk
memelihara persatuan dan kesatuan serta mewujudkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional perlu diatur penggunaan
pakaian dinas; bahwa berdasarkan pertirnbangan tersebut diatas, maka
Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedornan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakaian
Oinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Norn or 30 T ahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri No 60 Tahun 2007; Permendagri No 11 Tahun 2008; Kepmendagri No 36 Tahun 1979;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya, atribut pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2008 dicabut.
46 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2009
PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - STANDAR PELA YANAN PUBLIK
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 26, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan publik dan
kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
terpadu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya
Standar Pelayanan Publik ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Visi Dan Misi, Jenis Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2009.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
