Lingkungan HidupDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 140 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi
UPTD pemeliharaan jaringan irigasi - pembentukan - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD No. 71/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi termasuk Kelas B, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 70 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN -TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2018/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kab Purbalingga secara efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Purbalingga No 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kab Purbalingga Tahun 2018; bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk biaya pemilihan Kepala Desa di Kab Purbalingga Tahun 2018, maka perlu menyusun pedoman pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporannya dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa, penggunaan bantuan keuangan pemerintah, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 70 Tahun 2018
PETA PROSES BISNIS - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2018/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan ketatalaksanaan untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dipandang perlu untuk ditetapkan dengan peta proses bisnis;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Perda No.11 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Batang Hari; meliputi; Maksud, Tujuan Dan Manfaat; Ruang Lingkup; Visi, Misi, Dan Tujuan; Perangkat Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja pelayanan yang standar. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman dan acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-rnasing bagian. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pelayanan sehingga perlu dilakukan revisi, sehingga perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 76
Tahun 2013; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014; Permenpar Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Perda Nomor 10 Tahun 2013; Perda Nomor 7 Tahun 2016; Perda Nomor 14 Tahun 2017.
Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin memuat: Dasar Hukum; Persyaratan; Mekanisme; dan Waktu Penyelesaian Izin.
Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan kcputusan dan/atau tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Adminitrasi Pemerintahan dari pemohon.
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau Tindakan yang diajukan dan telah memenuhi pcrsyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan diterima. Prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat bagan atau alur proses, yang menggambarkan langkah operasional alur proses dalam bentuk gambar/simbol bagan/alur Standar Operasional Prosedur
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Penyelenggan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dan Penyelengara berkewajiban menindaklanjutinya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
Penyelesaian pengaduan pelayanan publik (perizinan dan non perizinan) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
168 hlm; Lampiran 159 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019
1. UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000
2. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994
3. UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000
4. UU No. 28 Tahun 1999
5. UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2008
6. UU No.17 Tahun 2003
7. UU No. 1 Tahun 20004
8. UU No. 15 Tahun 2004
9. UU No. 25 Tahun 2004
10. UU No. 33 Tahun 2004
11. UU No. 28 Tahun 2009
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 109 Tahun 2000
14. PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007
15. PP No. 54 Tahun 2005
16. PP No. 55 Tahun 2005
17. PP No. 56 Tahun 2005
18. PP No. 58 Tahun 2005
19. PP No. 8 Tahun 2006
20. PP No. 3 Tahun 2006
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
-
-
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2018
petunjuk - teknis - pelaksanaan - inventarisasi - barang - milik - daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2018/70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan Pasal 468 Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018 untuk optimalisasi pelaksanaan nventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2016; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bgor No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 43 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 46 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahu 2016; Perbup Bogor No. 2016; Perbup Bogor No. 49 Tahun 2016; Prbup Bogor No. 50 Tahun 2016; Perbup No. 51 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 54 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2016; Perbup No. 58 Tahun 2016; Perbup No. 59 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 60 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 62 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 64 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 65 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 66 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 67 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 68 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas-Asas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Objek Inventarisasi, Tahap Pelaksanaan Iventariasi, Verifikasi, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
27 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018
PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan
Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan
Di Pemerintah Kota Yogyakarta
Menetapkan :
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling
lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran : 2 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
