Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.968 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Informasi Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Provins Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Download file:

PERDA Prov. Lampung Nomor 7 Tahun 2024.pdf

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Informasi Publik

ABSTRAK:

Dalam rangka mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi merupakan hak setiap masyarakat dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat; bahwa Pelayanan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Badan Publik Daerah lainnya serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi di era teknologi; peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Lampung belum mengatur secara lengkap pengelolaan pelayanan informasi publik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 14 Tahun 1964; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 42 Tahun 2020; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Informasi Publik.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Lampiran File: 11 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013

Download file:

2024pd3322007.pdf

perizinan usaha jasa konstruksi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat atas subsektor jasa kontruksi dilakukan melalui lembaga Online Single Submission; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Kontruksi sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Kontruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Kontruksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 dicabut.
4 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kebumen No. 10 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha
Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 12 Tahun 2011

Download file:

Perda Kbm 6_2024.pdf

perizinan berusaha

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya guna mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan membangun demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan ketahanan ekonomi nasional; bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan pelaku usaha dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha sesuai kewenangan daerah melalui sistem elektronik yang dilaksanakan secara terintegrasi, cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Tata Kelola Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 dicabut.
26 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004

Download file:

2024pd3322006.pdf

ijin usaha industri

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha sektor perindustrian diberikan melalui sistem Online Single Submission dan Sistem Informasi Industri Nasional secara terintegrasi; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda 6 Tahun 2024 Penyel... Jembrana 16 Mei.pdf

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-BERUSAHA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 6.

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK:

a. bahwa demi terwujudnya peningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Jembrana yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha,Pelaksanaan Perizinan berusaha,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
-
-
51 Halaman dan penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Lubuk Linggau No 6 Tahun 2024.pdf

PERIZINAN-BERUSAHA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NoReg 6-46/2024, Website JDIH Kota Lubuk Linggau

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 7 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 30 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; PP No 24 Tahun 2019; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenPAN-RB No 35 Tahub 2012; PermenPAN-RB No 14 Tahun 2017; Permendagri No 138 Tahun 2017; PermenPAN-RB No 19 Tahun 2021; Permendagri No 25 Tahun 2021; PermenPAN-RB No 91 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal No 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal No 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal No 5 Tahun 2021; Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda No 12 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Peraturan ini memuat ketentuan umum; tata laksana perizinan dan nonperizinan; pelayanan terpadu satu pintu; perizinan berbasis risiko; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
43 Halaman.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014

Download file:

2024perda3333_005.pdf

perizinan berusaha

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NOMOR.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha melalui instrumen perizinan yang tertuang dalam bentuk kebijakan Daerah; bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 dicabut.
23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

SALINAN PERDA NOMOR 4 TAH...N INOVASI DAERAH.pdf

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2024 (4) : 23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara, Pemerintah Daerah perlu upaya dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan daya saing daerah melalui inovasi daerah; b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakatuntuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan di kabupaten Merangin; c. bahwa agar inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.2 Tahun 2022, PP No.38 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penetapan, penilaian dan Penghargaan, Diseminasi Inovasi Daerah, Informasi Inovasi Daerah, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
23 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas

Download file:

Perda Kab. Manggarai Barat No. 4 Tahun 2024.pdf

izin-belajar-tugas

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen dalam mewujudkan hak mengem bangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi maka perlu dicabut dan menetapkan peraturan daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikas dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar; Bab 8. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan lkatan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
23 halaman; 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perda Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2024.pdf

berusaha dan nonperizinan - penyelenggaraan perizinan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.69, TLD No.33

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha, mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah, diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.89 Tahun 2021; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permen BKPM No.9 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT