Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

T.E.U.

Indonesia, Kota Tanjungpinang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tanjungpinang

Tanggal Penetapan

19 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

19 Januari 2024

Tanggal Berlaku

19 Januari 2024

Sumber

LD.2024/No.69, TLD No.33

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

berusaha dan nonperizinan - penyelenggaraan perizinan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.69, TLD No.33
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha, mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah, diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.89 Tahun 2021; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permen BKPM No.9 Tahun 2021 Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024. Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 3) Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT