PERBUP Kab. Sumedang No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Gas Metana Yang Diproses Menjadi Energi Listrik Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (PERSERODA)
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dan menangani sampah; bahwa dalam rangka menindaklanjuti penerapan teknologi yang
ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi
gas metana yang diubah menjadi energi listrik di Tempat
Pemrosesan Akhir Jatibarang; bahwa untuk mempercepat pengelolaan fasilitas pengolahan
sampah menjadi gas metana yang diubah menjadi energi listrik
sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pemerintah Kota
Semarang diperlukan penugasan kepada PT Bhumi
Pandanaran Sejahtera (Perseroda); bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut
diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah
Menjadi Gas Metana yang Diproses Menjadi Energi Listrik di
Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang kepada PT Bhumi
Pandanaran Sejahtera (Perseroda);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan PemerintahNomor 16 Tahaun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup penugasan, pelaksanaan penugasan, jangka waktu, pendanaan, pembagian keuntungan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2018
TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN - RINCIAN DANA DESA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2018/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014, Bupati/Wali Kota menetapkan rincian Dana Desa Untuk setiap Desa.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 121/PMK.07/2018; Permenkeu No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2018.
Perbup Ini mengatur mengenai Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2019, meliputi: Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
12 hlm.; Lampiran 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (9)
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan
Pendidikan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi dewan pendidikan, hak, kewajiban dan larangan dewan pendidikan, keanggotaan dewan pendidikan, masa jabatan dewan pendidikan, pemberhentian dewan pendidikan, mekanisme pemilihan dewan pendidikan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tata hubungan kerja, sanksi administratif, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBUBARAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dilakukan penataan ulang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembubaran; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
pencabutan :
1. perbup No.53 Tahun 2008
2. Perbup No.54 Tahun 2008
3. Perbup No.17 Tahun 2010
4. Perbup No.22 Tahun 2010
3 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 54 Tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, LD.2018/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri Pendidikan Dasar, maka perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018; dan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Ketentuan dalam Lampiran Romawi V Hal-hal Khusus Lainnya Nomor 22 menyebutkan bahwa Program dan kegiatan yang' dibiayai dari DBH—GHT yang bersifat earmark, DBH-SDA, Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua (fan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, Menyusun RKA SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, Ditampung dalam' Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 54 Tahun 2018 diantaranya, yaitu: Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan pada Lampiran I diubah; Ketentuan pada Lampiran la diubah; dan Ketentuan pada Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 54 Tahun 2018
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018
petunjuk - pelaksanaan - perda - kabupaten - pangandaran - nomor - 50 - tahun - 2016 - tentang - pajak - air - tanah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2018/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan Perdsa kab. Pangandaran No. 560 Tahun 206 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda kab. Pangandaran No. 560 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 9 Tahun 20-15; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Peremendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri BNo. 172 Tahun 1977; Kepmendagri No. 173 Tahun 977; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perda kab. pangandaran No. 50 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Objek Pajak, Perizinan, Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tafir Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara pembayaran Pajak, Tata Cara Pengurusan Dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Gan Pembebasan Pajak, Sanksi Adminsitratif, Tata Cara pembentulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, tata Cara pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengahpusan Piutang Yang Kedaluarsa, Pengawasan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungitan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
53 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 69 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bekasi No. 82 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bekasi No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi perlu melaksanakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayahKabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis program jaminan sosial, kepesertaan, iuran pembayaran jaminan dan tata cara membayar, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
