PERBUP Kab. Sumedang No. 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari APBD Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2017/NO.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari APBD Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
babwa beradasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur
dengan Peraturan Bupati
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa
untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran
2017
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2017, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA; PENETAPAN RlNCIAN ALOKASI DANA DESA; PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran;
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualifikasi merupakan evaluasi
kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIAJASA KONSTRUKSI.
Dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI;
PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Peraturan Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerirnaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017
tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima
Peraturan Menteri Keuangan NO. 109, BN.2023 (806)/29 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;
b. bahwa untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi
dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, perlu dibuka rekening penampungan akhir tahun
anggaran untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, rekening penampungan akhir tahun anggaran, pengajuan SPM penampungan, pembayaran atas penyelesaian pekerjaan, monitoring dan pelaporan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Peraturan Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerirnaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017
tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 109 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Pontianak No. 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Mewakili (PJW) dan Pelaksana Harian (PLH) Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN SEBAGAI PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Pejabat yang melaksanakan tugas rutin merupakan pelaksanaan tugas rutin;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD Pasal 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perpres No.3 Tahun 2018, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.59 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengusulan Penjabat Sekretaris Daerah dan Pengusulan Pelaksana Harian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Kewenangan Menetapkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Hak, Wewenang dan Tugas Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, Prosedur Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien
dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap; bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
bahwa sehubungan dengan adanya dinamika dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa pedoman tata naskah dinas elektronik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Nasakah
Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor;
. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan
tata naskah dinas elektronik dan dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi,
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
11 Tahun 2018, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2020 , Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
mengubah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019
mengatur mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
