PERWALI Kota Pontianak No. 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
Diubah dengan :
PERWALI Kota Pontianak No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
PERWALI Kota Pontianak No. 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan perizinan kepada kepala dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui online Single submission (OSS);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.98 tahun 2014, Permendagri No.54 tahun 2009, Permendagri No.83 tahun 2014, Perka BKPM No.12 Tahun 2009, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.59 tahun 2011, Perwako No.21 Tahun 2015, Perwako No.62 tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud, tujuan dan ruang lingkup; Pelimpahan Wewenang; Pelimpahan Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan DPMTKPTSP; Tata Kerja kooridnasi dalam rangka perizinan yang dilimpahkan; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada kepala dinas penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu kota pontianak
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Belanja Pemrintah Kabupaten Aceh besar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengatur Standar Belanja untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang rincian standar belanja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI PADA DINAS KELAUTAN DA PERIKANAN ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketenutuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, dan berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016; Pergub Aceh No. 127 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 27 Tahun 2009
-
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat mengoptiroalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintab Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 153 Tahun, 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. JENJANG NILAI DAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA
4. KETENTUAN PERALIHAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SAMBAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 18 Tahun 2008, UU No 32 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 81 Tahun 2012, Perpres No 97 Tahun 2017, Peraturan MENLHK No 13 Tahun 2012, Peraturan MENLHK No 53 Tahun 2016, Peraturan MENLHK No P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2010, Perda Kab Sambas No 9 Tahun 2011, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2015, Perbup Sambas No 41 Tahun 2016, Perbup Sambas No 13 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 17 (tujuh belas) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Pelabuhan Juwana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan memberikan pedoman bagi pembangunan serta pengembangan pelabuhan, penyelenggaran Pelabuhan Juwana wajib menyusun rencana induk pelabuhan pengumpan regional pada lokasi yang ditetapkan dan ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana lnduk Pelabuhan Juwana;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang penyelanggara kegiatan, pembangunan dan pengembangan fasilitas, penggunaan dan pemanfaatan lahan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
103 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu di susun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 31 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 9 Tahun 2018; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur ketentuan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi Maksud dan tujuan penyusunan dan susunan sistematika rencana strategis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 139 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
uptd pengawasan bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan - pembentukan - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD No. 70/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan termasuk Kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
