SISTEM - DAN - TATA - CARA - PENERIMAAN - CALON - PESERTA - DIDIK - PADA - SATUAN - PENDIDIKAN
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD2016/NO.11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bontang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon peserta didik tingkat SLTP dan SLTA yang berdomisili berdekatan dengan sekolah, perlu merubah indikator seleksi penerimaan calon peserta didik
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 2005; PP RI No.47 Tahun 2008
Tambahan Penilaian, Rumus Perhitungan Nilai Akhir Seleksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 11 Tahun 2016
PERWALI Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesahatan Masyarakat
di Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2014,
perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN, jasa pelayanan kesehatan, biaya operasional pelayanan kesehatan, pemanfatan sisa dana kapitasi JKN, tata cara pengelolaan dana kapitasi JKN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014 dicabut.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 11 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pendoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan kecil; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 - 2019
Mengatur tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat. Dalam peraturan ini, Wali Kota memberikan wewenang kepada camat untuk mengelola proses penerbitan izin usaha mikro dan kecil di wilayah kecamatannya masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2016.
6 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016
Perwali Kota Bekasi No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsi dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman kerja.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tugas Pokok dan fungsi serta urauan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru yeng terdiri atas 7 Bab dan 43 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Masa Transisi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan perizinan terpadu kota gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; PP No.65 Tahun 2005; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.11 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Masa transisi, Pengaalokasian Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menatapkan perubahan perwali No.29 Tahun 2015 tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri bagi aparatur negara
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016.
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang diubah
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka
14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016, terkait penyesuaian Program dan Kegiatan yang dibiayai
dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 39
Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara TAPD Kota Palopo Nomor :
008/TAPD/V/2016 dan Berita Acara TAPD Kota Palopo Nomor:
009/TAPD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 telah disetujui
Pergeseran Anggaran pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Palopo
dan penyesuaian OAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sesuai
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-10/MK.07 /2016
tanggal 08 April 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan DAK
Fisik Secar Mandiri Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan
Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5165) ;
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang
pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palopo;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Palopo;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota
Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota
Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang
merupakan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan ini.
2. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota
Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada
Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
daerah Kota Palopo, Dinas Pendidikan Kota Palopo, Dinas
Kesehatan Kota Palopo, RSUD Sawerigading Kota Palopo, Dinas
Pekerjaan Umum Kota Palopo, Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya Kota Palopo, Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo,
Dinas Koperasi, Perindusterian, Perdagangan dan Usaha Mikro
Kecil dan Menegah Kota Palopo, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan & Keluarga Berencana Kota
Palopo, Dinas Pertanian dan Petemakan Kota Palopo, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, Sekretariat Daerah
Kota Palopo dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
5
Pasal II
(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalarn Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalarn Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palopo
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
95
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
