Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghentian Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia Wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, Dan bahwa sambil menunggu berlakunya peratutan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan , Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penghentian Penarikan Retribusi pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Terdiri dari 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang serta mewujudkan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan di daerah perlu dilakukan koordinasi penataan ruang daerah; Bahwa untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tanggung Jawab Penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut, 3. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, 4. Struktur Organisasi, 5. Pelaksanaan Koordinasi TKPRD, 6. Pelaporan, 7. Pendanaan, 8. Pemantauan dan Evaluasi, 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2018 No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah kebijakan pem bangunan
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif,
terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pem bangunan
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 27 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan
pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar
efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap
peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 12027
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 54 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Uraian RKPD Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
-
-
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional PImpinan DPRD Kab Batang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 22 Perda Kab Batang No 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif fan tunjangan reses serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD yang diebrikan sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Menteri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab Batang Tahun 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 6 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD.Kemampuan Keuangan Daerah ada 3 kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kemampuan Keuangan Daerah Kab Batang TA 2019 termasuk dalam kelompok sedang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD NOMOR 67 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan peraturan Walikota Batu tentang Kebijakan dan Strategis Daerah pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA; PENYELENGGARAAN JAKSTRADA; LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI; INSENTIF DAN DISINSENTIF; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
42 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 11 tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 100 Tahun 2016
-
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pa sal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasajkan dimaksud huruf a, Bupati tentang Analisa Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU no 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Boyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Boyolali No 76 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018; Perbup Boyolali No 59 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang muatan analisis standar biaya yang terdiri dari deskripsi kegiatan, rumusan ASB, jumlah total aktivitas an harga satuan aktivitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
138 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
