Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,065 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)
Abstrak
Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mencabut
  1. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Memberikan Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan