Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.634 peraturan dalam 0,098 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri pada Dinas Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Depok No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pada Dinas Pendidikan

Download file:

PERWAL NO 53 TAHUN 2017 P...DINAS PENDIDIKAN.pdf

PERWAL NO 53 TAHUN 2017 P... PENDIDIKAN LAMP.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Download file:

perwali 53 Tahun 2017.pdf

APBD

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD No 53 Tahun 2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C); 31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); 36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); 47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15); 52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 13); 54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 7); 56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 8); 57. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 36); 58. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 45); 59. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 37); 60. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 38); 61. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 46); 62. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 8); 63. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 39); 64. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 40); 65. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 44).
Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 45) yang mengatur mengenai anggaran pada 18 organisasi diubah; Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwali No. 53 Th 2017 T...gan Pemkot Prob..pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
3 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

PERWAL532017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kota Palopo

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perwa Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kota Palopo

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2017/No.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu mengubah peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Wilayah Kota Palopo; b. bahwa setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib dilengkapi dengan upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan UKL/UPL wajib memiliki Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu penetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kata Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkugan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan I atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 494/VII/ Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENUTUP BAB III : Peraturan Walikota ini muJai beriaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2012 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberla
31 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Jambi No. 7 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Download file:

PERWAL NO. 53 TAHUN 2017.pdf

TATA NASKAH DINAS - LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 53, BD.2017/NO.53

Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk penyeragaman perlu mengatur kembali tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
UU No.9 Tahun 1956; UUD RI No.24 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 1951; PP No.43 Tahun 1958 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 ; Perda No.5 Tahun 2014; Perda No.14 Tahun 2016.
Perwali Ini Mengatur Mengenai Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; Meliputi; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah DInas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas; Pelaksana Harian Dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan. Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan Dan Pencabutan;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm.; lampiran 50 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Bekasi No. 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi

Mengubah

PERWALI Kota Bekasi No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi

Download file:

Peraturan Wali Kota_53_2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Yang Belum Memiliki Rumah Jabatan Atau Rumah Dinas
PERWALI Kota Tebing Tinggi No. 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang Belum Memiliki Rumah Jabatan atau Rumah Dinas

Download file:

PERWA NO. 52 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 52 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

Abstrak

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan Walikota No. 52...NDI Kota Palopo..pdf

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTAPALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

ABSTRAK:

1. bahwa dengan pcningkatan kelas RSU Sawerigading Kota Palopo dari tipe C ke tipe B berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo, maka tcrjadi kekosongan pclayanan kesehatan rujukan kelas C; 2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka pemerintah Kota Palopo memandang perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; 3. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Mamasa tentang pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nrgara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang . . : , ' -2 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 10.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 11.Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 12.Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pra.sarana rumah sakit. 13. Keputusan . . . . , · I -3 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/Ill/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor8;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALO PO TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO. BABI r-. K&TitllTUAll' Ull'DM Pual 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah r-,,,. RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 9. Direktur adalah direktur RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 10. Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu; 11. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo: 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan organisasi yang datam pelaksanaan tuga secara snya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu mandiri; 13.Satuan. . -4- 13. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingka.t SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo. Yang bertugas membantu direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengedalian Internal pada bidang Pelayanan, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan, dan kegiatan Sosial sekitamya; I 14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi I tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran tugas pokok RSUD; 15. E�lon adalahjenjang tingka.tanjabatan struktural; 16. TJnaga Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja puma waktu dan paruh waktu di unit pelayanan RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; I . 17. Kc;>mite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau pt';ofesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan � J)tllayanan rumah sakit; 18. Tenaga non Medik adalah tenaga yang tidak berhubungan dengan ilmu �ngobatan (kedokteran) atau tenaga untuk mengurus administrasi. PBMBBlfTUKAll BABD DAX KBDUDUKAII PuaJ.2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr Palemmai Tandi; (2) �sifikasi RSUD Dr. Palemmai Tandi adalah Rumah Sakit Kelas C. l Pasal 3 (1) RSUD Dr.Palemmai Tandi merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota I yang menyelenggaraka.n sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; (2) RSVD Dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1 ' I BABm susmra ORGAlllSASI PASAL4 (1) sueunen Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Palemmai Tandi a. Direktur . :·. ' -5 - a. Direktur ; b� Bagian Tata Usaha; c.; Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan; a. Bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan; e -. Bidang Rekam Medik, Pelayanan dan penunjang Medik; f. '. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; g. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat clan Akreditasi; h. Sub Bagian Keuangan; i. \ Seksi Penyusunan Program Pengawasan dan Evaluasi; j. i Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana; k. • Seksi Keperawatan; l. , Seksi Pengawasan dan Pengedalian; m, Seksi Rekam Medik; n.. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; o. · Jabatan Fungsional. � (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. BABIV TUGAS, FUll'GSI D.Al'f RINCI.Al'f TUGAS Bagtan Kesatu Tugaa, Fungal dam Rlnclan Tugaa Dlrektur Pasal 4 (1) RSUD dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. (2) Di.i-ektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penetapan kebijakan teknis program, penyusunan , menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasa.rana Rumah Sakit serta pembinaan ketatausahaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi : a. 'Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan, medis kesehatan. b. .Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di [bidang pelayanan medik kesehatan. c. Pembinaan ..... r-. -6 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik : kesehatan serta ketatausahaan RSUD d .. • Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai denagn . tugas dan fungsiya. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan clibidang pelayanan meclik kesehatan dan . pengolahan RSUD; b. • merumuskan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan medik kesehatan ; c. • memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah . dibidang pelayanan medik kesehatan; d. · membina dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik I kesehatan serta ketatausahaan RSUD; e . : Membina dan mengarahkan Kepala bagian Tata Usaha dan para Kepala · Bidang dalam melaksanakan tuga.snya; f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup .RSUD; g. : Melakukan upaya pembinaan dan penigkatan kualitas sumber daya ; pegawai dalam lingkup RSUD. h .: Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolaaan keuangan · dan penerimean RSUD; i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan , perlengkapan dan peralatan RSUD; j. , Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 5. Baglan Kedua Rin�n Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Baglan Tata Usaha 1. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang ketata usahaan meliputi perencenaan dan pelaporan, k�pegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Perumusan ..... -7 - a, Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan,rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi perencenaan dan pelaporan,kepegawaian, . keuangan, rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; d .. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b .. Membina dan mengelola urusan rumah tangga; c. · Membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian; d. Membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; e. Membina dan mengelola urusan administrasi keuangan; f. : Membina dan mengelola urusan administrasi kearsipan; g. · Melaksanakan tugas lain yang iberikan oleh Direktur Rumah Sakit; h. Dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Ketlga Rl�cian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural .� Kepala Sub Baglan Admlnlstrasl Kepegawalan 1. Kepala Sub Bagian Admistrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang Administrasi Kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian; c. , Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian ; d. Pelaksanaan . . . .. : ... . . -8 - � ' I d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja Sub bagian Administrasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembanagan pegawai; Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkata.n kesejahteraan pegawai; Mengelola dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian meliputi absen, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian; Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sub bagian Administrasi Kepegawaian; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Keempat �clan Tugaa Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Stl'llktural Kepala Sub Bagtan AclmlDlstrasl Umum, Dlklat 4an Akreditasi 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan adminisrtatif kepada semua satuan organisasi di bidang administrasi umum, Diklat dan Akreditasi, 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairoana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang administrasi umum, diklat dan akreditasi; b. . Pemberian dukungan ata.s pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, diklat dan a.kreditasi; c. Pembinaan . . .. . d. e . . f. g. r-. h .. i. j. k. l. : . . . c. d. -9 - Pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi umum,diklat dan . akreditasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai · dengan tugas fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menerima,meneliti,mengagenda dan mendistribusikan sura.t-surat masuk dan serta surat keluar; c. Melakukan pengarsipan surat-surat Dinas dan dokumen lainnya; d. Mengelola urusan rumah tangga; e. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; f. Melaksanakan infentarisasi aset RSUD; g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat; h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi : 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain daJarn lingkup RSUD 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi. i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur RSUD; k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Kelhna �clan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kopala Sult Baglaa Keuenpn 1. Kepala sub Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang keuangan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. . Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keuangan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dfibidang keuangan; c. · Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; d. Pelaksanaan . ... . : . · : -10 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai ; dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnena dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana angggaran tahunan, RKA DPPA; c. . Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; d . . Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; e. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana d.ibidang keuangan; f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSUD; g . . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. · Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; k. Dalam melaksanakan tugasnya berta.nggung jawab kepada Direktur RSUD Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; Bagian Keenam Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengemba.ngan dan Pemellharaan 1. Kepala bidang perencenaaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan perencenaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasarana Rumah Sakit. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan . sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis dibidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; c. Memberikan ..... -11 - c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah • dibidang perencanaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; d. Membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit; e. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana kesehatan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehata.n lingkungan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan basil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawata.n; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Baglan Keenam � �clan Tugas Pokok, :Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Penyusun Program, Pengawasan dan Bvaluasl 1. Kepala seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi. 2. Dalam melaksnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraka fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program, � pengawasan dan evaluasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tuga.s sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnisdibidang penyusunan program pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas clibidang penyusunan program, pengawasa.n da evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun program pengembangan rumah sakit; d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rumah sakit; e. Melaksanaka.n ..... : . . � -12 - e. Melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sa.kit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang perencanaan, pengembangan. Bagian Ke�uh Rinclan Tupa Pokok., Fun.gsl clan Uralan Tupa Jabatan Stl'llktural Kepala Seka! Kesebatan Lingkungan dan Pruarana 1. Kepala seksi kesehatan lingkungan dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan lingkungan clan prasarana. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), r-. menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan dan prsarana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis di bidang kesehatan lingkungan dan prasarana; � b. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasa.rana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; d. Menyusun perencenean pengadaan prasarana Rumah Sakit; e. Menyusun rencana pengembengan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasarana h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan. Bagian ..... -13 - Bagtan Kedelapan Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugaa Jabatan Struktural Kepala Bidang Pelayanan dan Aauhan Keperawatan 1. Kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawata.n mempunyai tugas pokok membina dan mengkordinasikan pelayanan perawatan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu keperawata.n. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; � c. Pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membina dan merencanakan pelayanan keperawatan; c. Membina dan mengkorodinasikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Membina etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup � RSUD; f. Melaksanakan evaluasi dan pelapoaran kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagian ..... -14- Bagian Kesembllan Rlncfan Tugu Pokok, Fungal clan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Keperawatan 1. Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang keperawatan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keperawatan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keperawatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis penyelenggaraan keperawatan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Menjaga etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitas keperawatan; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keperawatan; g. Melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan; h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawatan. Baglan Kesepuluh Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsl clan Uralan Tupa Jabatan Struktural Kepala Seksl Pengawasan dan PengendaJfaa 1. Kepala mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam ..... -15 - 2. Dalam melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgairnana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; MeJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Kesebelaa Rlnclan Tugas Pokok, l'ungsl dan Uralan Tugas Jabatan Struktural � Kepala Bidang Rekam Meclik, Pelayanan clan Penwtjang Mecllk 1. Kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan pengedalian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang reka.m medik, pengawasa.n dan pengendaJian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidng rekam medik, pengawasa.n d. Pelaksanaan ..... b. r-. c. d. e. f. g. -16 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; c. Memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang · rekam medik, pengawasan clan pengendalian; d. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; e. M,elkasanakan pengawasan dan pengendalian; f. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rekam medik, pengawasan dan � pengendalian; h. Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Keduabelas Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsi dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Sekai Rekam Medlk 1. Kepala seksi reka.m medik mempunyai tugas pokok menyelenggrakan tugas di bidang rekam medik. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), � menyelenggrakan fungsi : a . . Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhns di bidang rekam medik; b. Pemeberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rekam medik; c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur RSU sesuai dengan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana mempunyai uraian tugas sebagai berlkut : a. Menyusun petunjuk tekhnis rekam medik; b. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan rekam medik; d. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medik; e. Menyusun basil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah sakit f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun basil pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Ketlgabelas Rincian Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugaa Jabatan Stnaktural Kepala Seksl Pelayanan clan Penunjang MecUk 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalatn menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), � mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendaUan pelayanan; e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; g. Da1am melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. BABV ...•. -18 - BABV INSTALASI, KOIIITB, SATUAlf PEJIGAWAS llfTERll'AL, DAB KELOMPOK JABATAR FUNGSIORAL Pasal 6 (1) Insta.lasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Palemmai Tandi; (2) Insta.lasi dipimpin oleh seorang Kepala daJam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Dr. Palemmai Tandi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (4) Kepala Instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan kepala bidang Pelayanan dan asuhan. keperawatan. BABVI TATAKBRJA Pasal 7 (1) Direktur RSUD dr. Palernmai Tandi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil pada RSUD dr. Palemmai Tandi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi clan Pejabat Fungsional serta seluruh personil RSUD dr. Palernrnai Tandi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip: a. Hirarki; b. Koordinasi; c. Kerjasama; d. Integrasi; e. Sinkronisasi ..... . . . . -19 - e. Sinlaonisasi; f. Simplifikasi; g. Akuntabilitas; h. Transparansi; i. Efektivitas; dan j. Efisiensi. Pa&al 8 (1) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan RSUD dr. Palemmai Tandi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD dr. Palemmai Tandi. (3) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pemgawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi mengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Palemmai Tandi. BAB VD PBNGAllGKATAR DAR PBMBBRHENTIAll DAI.AM JABATAJf Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD dr. Palernmai Tandi, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan ..... BAB KETENTUANPENUTUP Pasal Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT