Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 445
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten tahun berjalan;
b. bahwa berdasarkan bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong sampai tanggal 31 Desember 2018, realisasi dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 belum dilakukan pembayaran sehingga mengakibatkan transfer Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi kurang bayar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta BAB III tentang Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi
ABSTRAK:
Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap sarana yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu diatur pelayanan penyelenggaraan perporasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyelenggaraan perporasi bertujuan untuk menghindari pemalsuan atau pemakaian sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi
5 HLM; Penjelasan : 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak
dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
1.KETENTUAN UMUM; 2.PENGALOKASIAN BHP DAN BHR; 3.PENYALURAN; 4.PENGGUNAAN; 5.PELAPORAN; 6.PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 7.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa (Dicabut)
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Perturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturn Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu adanya Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang klasifikasi NJOP bumi dan NJOP bangunan serta besaran NJOP untuk masing-masing wilayah desa dan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan program Pemerintah / Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau / Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat guna meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum
kepemilikan tanah atas rumah tinggal, pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan perlu diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;
UU NO. 5 TAHUN 1960; UU NO. 12 TAHUN 1985; UU NO. 19 TAHUN 1997; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NI. 14 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1996; PP NO. 24 TAHUN 1997; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 69 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KABUPATEN NATUNA NO. 1 TAHUN 2011; PERDA KABUPATEN NATUNA NO. 24 TAHUN 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 33 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARK.IR DI TEPI JALAN UMUM
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalarn
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2
Tab un 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, rnaka
clipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor
04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Um um;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
Pembentukan dacrah-daerah 'Tingkat
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
Lernbaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 20] l Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 52-34};
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 13?., Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan .Ialan (Lembaga Negara Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5052j;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomox/
50490; l
1959 tentang
IT di Sulawesi
74, Tambahan
Menctapkan
7. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaaran Intcnsif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5161);
8. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
12 Tahun 201 0 tentang Retribusi Parkir Di Tepi ,J alan
Umum (Lernbaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2010 Nornor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2
Tahun 2016 [Lcmbaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nornor 2);
Pasal I
Pasal 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
NOMOR =>;;, TAHUN 2016
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 33 Tahun 2017
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG - PERUBAHAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.251/2017, TLD 2017, LL SETDA KOTA TUAL : 2 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
Peraturan Walikota ini merubah ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 33 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.KAB.BOLMUT2008/NO.33; TLD.NO.33.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
