Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.328 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhub No. 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antar Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum

Download :
PM_54_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021

Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Permenhub Nomor 54 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019

Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Download :
PM_54_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 1985

Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta Untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
KEPPRES NO 54 TH 1985.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhub No. 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Permenhub No. 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Download :
km._no._54_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2013

Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
pm.54_tahun_2013_.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Mengubah :

Permenhub No. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Download :
pm_55_tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Kendaraan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mencabut :

PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi

Download :
PP Nomor 55 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2020

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum.

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP NOMOR 55 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

TRAYEK ANGKUTAN UMUM - PENETAPAN JARINGAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO. 55, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 5 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan Kajian Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 guna meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lampiran 2 Hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2019

Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Selatan No. 26 Tahun 2017 tentang Penggunaan,Pembelian,Dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), Dan Roda 4 (Empat) Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il), Pejabat Administrator (Eselon Ill), Dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Download :
PERGUB NOMOR 055 TAHUN 2019 ttng BBM-Edit Rokum.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2019/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan ketenangan dalam bekerja, perlu penyesuaian pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat) atau lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti; bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; PeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 092Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 071 Tahun 2018 ; PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian BBM; 3. Pembelian BBM; 4. Penatausahaan; 5. Pertanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), dan Roda 4 (Empat)Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2012.