Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pelestarian
lingkungan di kawasan perkotaan serta
membantu masyarakat untuk mendapatkan
tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan
kesehatan dan lingkungan, dengan harga sewa
yang terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Kota
Pasuruan membangun Rumah Susun Sewa dan
Rumah Susun Sederhana Sewa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sewa dan Rumah Susun Sederhana Sewa
Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
tentang Rumah Susun; 19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan rumah susun sewa dan rumah susun sederhana sewa milik pemerinth kota pasuruan. pengaturan meliputi antara laian: ketentuan umum, tujuan, sasaran fan ruang lingkup, pemanfaatan fisik bangunan rusunawa, kepemilikan dan wewenang, kriteria calon penghuni, pendaftaran calon penghuni, batas waktu hunian, tarif sewa, hak kewajiban dan larangan penghuni, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
jumlah 22 halaman + lampiran 12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Kesehatan Hewan Kota Cilegon
ABSTRAK:
a.bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular dan zoonosis,perlindungan terhadap pelestarian hewan,menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarkat dalam konsumsi produk hewan yang aman sehat, utuh dan halah maka diperlukan peran pemerintah daerah ;
b.bahwa kota cilegon merupakan daerah lalu lintas hewan dan / atau produk hewan yang akan keluar atau masuk pulau jawa dan sumatra sehingga rawan terjadi penyebaran penyakit zoonosis;
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.23 tahun 2014;3.UU No.41 tahun 2014;4.UU No.12 tahun 2011;5.PP No.47 tahun 2014;6.PP No. 3 tahun 2017;7.PP No.30 TAHUN 2011
;8.PMP No.02/ permentan / OT.140/9/2007a.;9.PMP No. 64 / permentan / OT.140/9/2007
1.ketentuan umum;2.pelayanan kesehatan hewan;3.peran masyarakat
;4.kewenangan;5.sanksi administratif;6.pembiayaan;7.pelaporan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperbaiki penilaian dan penyajian piutang lainnya dan aset tetap agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi maka Perwal Semarang No 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Perwal Semarang tentang Perubahan atas Perwal No 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Thaun 2010; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 73 Tahun 2015; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perwal Semarang No 31 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 11 - Akuntansi Piutang dan Kebijakan Akuntansi Nomor 14 - Akuntansi Aset tetap.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 61 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.32 Tahun 2007 ;6.UU No.25 Tahun 2004
;7.UU No.28 Tahun 2009 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.23 Tahun 2005
;10.PP No. 55 Tahun 2005 ;11.PP No.56 Tahun 2005 ;12.PP No. 58 Tahun 2005
;13.PP No.65 Tahun 2005 ;14.PP No.8 Tahun 2006 ;15.PP No.30 Tahun 2011
;16.PP No.71 Tahun 2010 ;17.PP No.2 Tahun 2012 ;18.PP No. 2 Tahun 2017
;19.PP No.18 Tahun 2017 ;20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
;22.Perda Kota Serang No.17 Tahun 2010 ;23.Perda Kota Serang No.13 Tahun 2011
;24.Perda Kota Serang No.2 Tahun 2014 ;25.Perda Kota Serang No.4 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Perwali Kota Bekasi No. 150 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 144 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan cadangan pangan Pemko yang merupakan subsistem cadangan pangan Provinsi dan nasional yang diperlukan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota; bahwa Pemkab/Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan cadangan pangan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Perwal tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Kota Semarang;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 27 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2015; PP No 13 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2010; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2010; Permendagri No 19 Tahun 2016; Pergub Jateng No 57 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan cadangan pangan, organisasi pelaksana, mekanisme pengelolaan cadangan pangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48
Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Pembentukan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian dan Jabatan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:
a.bawha untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) huruf b UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan , perlu menetapkan cadangan pangan pemerintah daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah ;
1.UU No.23 tahun 2000;2.UU No.23 tahun 2014;3.UU No.24 tahun 2007
;4.UU No.12 tahun 2011;5.UU No.18 tahun 2012;6.PP No.58 tahun 2005;7.PP No.17 tahun 2015;8.PP No. 83 tahun 2006;9.IP RI No.83 tahun 2006;10.IP RI No. 5 tahun 2015;11.PMP No.12 tahun 2017;12.Pergub Banten No. 17 tahun 2014;13.Perda Kota Cilegon No. 3 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.pengelolaan cadangan pangan;4.pembiayaan;5.pelaporan;6.ketentuan peralihan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 60 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa;
b. bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1.UU No.32 Tahun 2007 ;2.UU No. 12 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014
;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PP No.50 Tahun 2007;6.PP No. 27 Tahun 2014
;7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 ;8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.objek kerjasama sewa , subyek pelaksana kerjasama sewa
;3.masa kerjasama sewa , kewenangan dan tanggung jawab;4.besaran sewa
;5.tata cara pelaksanaan sewa;6.pengamanan dan pemeliharaan
;7.penatausahaan;8.pembinaan , pengawasan dan pengendalian;9.denda
;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
