Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 60 Tahun 2017

TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.objek kerjasama sewa , subyek pelaksana kerjasama sewa ;3.masa kerjasama sewa , kewenangan dan tanggung jawab;4.besaran sewa ;5.tata cara pelaksanaan sewa;6.pengamanan dan pemeliharaan ;7.penatausahaan;8.pembinaan , pengawasan dan pengendalian;9.denda ;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 60 Tahun 2017 tentang TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Serang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Serang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017/No.60

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Serang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1182 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL SEWA TANAH (HUKUM).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, BD.2017/No.60
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa; b. bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 1.UU No.32 Tahun 2007 ;2.UU No. 12 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PP No.50 Tahun 2007;6.PP No. 27 Tahun 2014 ;7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 ;8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 1.ketentuan umum;2.objek kerjasama sewa , subyek pelaksana kerjasama sewa ;3.masa kerjasama sewa , kewenangan dan tanggung jawab;4.besaran sewa ;5.tata cara pelaksanaan sewa;6.pengamanan dan pemeliharaan ;7.penatausahaan;8.pembinaan , pengawasan dan pengendalian;9.denda ;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521