Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Se-Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan
oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Untuk memberikan kepastian hukum kepada
desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan desa lainnya di Kecamatan Marikit Kabupaten
Katingan perlu dilakukan penetapan dan penegasan
batas desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa se Kecamatan Marikit yang terdiri
dari 18 (delapan belas desa) sebagai berikut:
1. Desa Batu Panahan.
2. Desa Sabaung.
3. Desa Tumbang Tabulus.
4. Desa Tumbang Tundu.
5. Desa Rangan Tangko.
6. Desa Tumbang Lambi.
7. Desa Tumbang Malawan.
8. Desa Tumbang Taei.
9. Desa Tumbang Bemban.
10. Desa Rangan Burih.
11. Desa Tumbang Dakei.
12. Desa Tumbang Pahanei.
13. Desa Tumbang Hiran.
14. Desa Rangan Surai.
15. Desa Kuluk Leleng.
16. Desa Buntut Leleng.
17. Desa Tumbang Paku.
18. Desa Tumbang Mandurei.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 64 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULUKUMBA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/No,64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral tergabung dalam perumpunan urusan pemerintahan sehingga urusan energi sumber daya mineral dialihkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian; untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas perangkat daerah khususnya terkait pengelolaan pasar dan aset pasar perlu dilakukan perubahan uraian tugas jabatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Bagan susunan organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 64 Tahun 2018
RENCANA PEMBANGUNAN PERDESAAN MINA AGRO WISATA KEC. KADUHEJO 2018-2023
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/No. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Di Kecamatan Kaduhejo Tahun 2018 - 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam Pembangunan desa dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 th 2004; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendes No 5 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2011; Perda kab pandeglang No 7 th 2016; Kep Dirjen Pemb.Kawasan Perdesaan No 14/DPKP/SK/07/2016; Kep. Bupati pandeglang No 147/Kep.202-Huk/2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Sistematika; 4. Penyusunan RPKP; 5. Kelembagaan; 6. Penyelenggaraan dan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata; 7. Pengendalian evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan masih belum teralokasinya pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dalam Perda APBD murni maupun pada perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2018, maka perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2018. Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 107 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2017; PMK No. 50/PMK.07/2017; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2017; Perbup HSU No. 42 Tahun 2011; Perbup HSU No. 51 Tahun 2017;
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1;
2. Lampiran I;
3. Ketentuan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda Kab Tegal No 13 tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab tegal No 4 tahun 2015. Berdasarkan Perbup tegal No 89 Tahun 2017
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 7 tahun 1986; PP No 55 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab tegal No 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pengaturan kewajaran beban kerja, pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan, pengaturan alokasi objek belanja, dan pengaturan proporsi objek belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Perbup tegal No 89 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sanggau pada umumnya serta Desa pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2015, Perbup No.25 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Pembentukan Desa Persiapan; Penjabat Kepala Desa Persiapan; Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Kewenangan Desa Persiapan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pengelolaan dana yang tidak melalui rekening kas umum daerah oleh perangkat daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Dan Pengesahan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017 yaitu tentang laporan realisasi dan belanja dana BOS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Pasal 12, 2. Ketentuan Pasal 13, 3. Ketentuan Pasal14, Ketentuan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), Dan bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertam (Puskesmas), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur Penyelengaraanya, Sehingga berdasakan pertimbangan, Maka pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Umum, Pemanfaatan Dana, Jasa Pelayanan Kesehatan, Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Dana Sisa Kapitasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
