Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan Lingkup Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
menyatakan Aparatur Sipil Negara yang telah
menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan dan prestasi keg'a dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas
prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dipandang perlu
mengatur pembcrian penghargaan kepada Aparatur Sipil
Negara berprestasi di lingkup Pemerintah Kota Kendari;
c. bahwa dalarn rangka memberikan pengakuan dan
apresiasi Pemerintah Kota atas prestasi dan/atau
keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara
yang telah menunjukan kesetiaan, pengapdian,
kecakapan, kejujuran kedisiplinan dan prestasi kerja
dalam melaksanakan tugasnya serta darma bakti yang
bermanlaat bagi Pemerintab Kota Kendari, rnaka perlu
diberikan pengbargaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pernberian
Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di
Lingkup Pemerintab Kota Kendari
1. Pasal J 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tent.ang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telab beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintaban [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4135);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Ketja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 63, Tambahan
Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 nomor 6340)
13. Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor
157);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pernbentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB Ill SASARAN
BAB IV BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan, perlu mengatur tentang pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
b. bahwa sesuai dengan kethentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten Semarang omor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retriusi diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP nomor 12 Tahun 2019, permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pemungutan retribusi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga kesehatan dan non kesehatan yang merupakan komponen dari Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kajen serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) yang merupakan peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaws) yang juga memuat kewenangan klinis (clinical privilege) guna menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance);
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan peninjauan kembali penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Materi Peraturan Internal, Peraturan Internal Organisasi, Tata Kerja dan Rapat-Rapat, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Lainnya, Hak dan Kewajiban tentang Informasi Medis, Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws), Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff By Laws), Review dan Perubahan, Tata Urutan Peraturan, serta Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
62 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
UU Nomor 10 Tahun 1950, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 32 Tahun 2014, PP Nomor 27 Tahun 2012, PP Nomor 24 Tahun 2018, Perpres Nomor 122 Tahun 2012, Perpres Nomor 91 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pe raturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011, Pe raturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016, Pe raturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 dan Pe raturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25
Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, izin lokasi perairan, izin pengelolaan perairan, failitasi izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal, izin pelaksanaan reklamasi, penetapan lokasi, tim teknis, pelaporan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengaduan, sanksi administrasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
83 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 52 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retribusi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip, keselamatan dan keamanan arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan kesehatan umum lingkungan hidup, agar dapat digunakan secara efektif, perlu dilakukan penyimpanan arsip secara efektif sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan dilakukan penyusutan arsip dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip; bahwa jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan perindustrian telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip RI dengan surat persetujuan No BPK.02.09/151/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian dan Substantif Pemerintahan Daerah Kab Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor perekonomian urusan perindustrian Kab Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2015; Perka ANRi No 9 Tahun 2014; Perka ANRI No 14 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jadwal retensi arsip, penyusutan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan standar biaya Kabupaten Mesuji TA 2020 yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomror 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 Tahun 2006 tentang Taruna Siaga Bencana; Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Ngaji, Guru Pasraman, Guru Tripitaka, Guru lnjil, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Marbot Kabupaten MesuJi Tahun Anggaran 2015; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Pcraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nornor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.
Perbup ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan Umum (pengertian Istilah-istilah);
2. Ruang Lingkup pengaturan standar satuan harga;
3. Pengusulan perubahan standar satuan harga dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
4. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi batas tertinggi dan/atau diluar standar satuan harga yang sudah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
