Badan Layanan Umum-Struktur Organisasi-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 132, BD 2021/132
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya (Laswi)
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja RSUD Majalaya (Laswi) Kabupaten Bandung.
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 769/MENKES/SK/
VI/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2021
Terdiri dari pasal 37 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit umum daerah majalaya (laswi)
37 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu untuk dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kata Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 17),
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
5 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 132 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai tata naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; bahwa dalam rangka penataan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola klasifikasi arsip ini digunakan sebagai Pedoman Penomoran Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan menggunakan materi kode-kode dalam bentuk numerik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 580) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 132 Tahun 2022
TATA CARA PENGAWASAN PEriZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD.2022/NO.132, LL KOTA PONTIANAK : 24 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berbasis resiko kepada pelaku usaha dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007; Pera tu ran Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor IO Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruano Lingkup; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha; Pengawasan Penanaman Modal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa. Hal pokok yang diatur yaitu Jenis dan Materi Muatan Peraturan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 133 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran I huruf G
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan
Musyawarah Desa, perlu merumuskan langkah-langkah
penguatan melalui penyusunan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten
Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup; Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa; Tata Cara Musyawarah Desa; Tata Tertib Musyawarah Desa; Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 133 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 tahun 2014; UU no 33 tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentan asas dan tujuan, persyaratan dan penetapan PPK-BLUD, tata kelola, dewan pengawas dan satuan pengawas internal, status kelembagaan, remunerasi, standar pelayanan minimal, tarif layanan, pendapatan dan biaya BLUD, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 133 Tahun 2021
Badan Layanan Umum-Struktur Organisasi-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 133, BD 2021/133
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja RSUD Soreang (Oto Iskandar Di Nata) Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
Eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja RSUD Soreang (Oto Iskandar Di Nata) Kabupaten
Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2021
Terdiri dari 27 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja RSUD soreang (oto iskandar di nata) kabupaten bandung
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 133 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik;
Bahwa petunjuk teknis tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus terbit di tahun berkenaan, sehingga perubahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa perlu disesuaikan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
