Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati, Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
102 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 63 Tahun 2018
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Soppeng;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor
1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Soppeng.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS DAN TUJUAN
BAB III PEJABAT PENGELOLAH
BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB VI AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAAWABAN
BAB VII TARIF LAYANAN
BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IX PEJABAT DAN PEGAWAI BLUD
BAB X DEWAN PENGAWAS
BAB XI REMUNERASI
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
42 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti LHP BPK RI perlu menetapkan kebijakan daerah atas batas maksimal saldo tunai persediaan yang dikuasai Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2012; Perbup HSU No. 4 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah dengan perubahan pada point b. Bendahara Pengeluaran SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2018
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya“ Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Ketentuan tarif air minum diusulkan oleh Direksi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; ketentuan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Blok Konsumsi dan Klasifikasi Kelompok Pelanggan; Klasifikasi Kelompok Pelangan PDAM; Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga; Tarif Air Minum; Besaran Tarif Air Minum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 63 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULUKUMBA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
dalam rangka penyesuaian tugas dan tanggung jawab serta untuk efektifitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya daerah; bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat; bahwa untuk pelaksanaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum; UU No.20 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No.70 Tahun 1991; PP No.23 Tahun 1999; PP No.19 Tahun 2005; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; asas, fungsi dan tujuan; hak, kewajiban dan kewenangan; koleksi perpustakaan; pengembangan koleksi dan serah simpan karya cetak; layanan perpustakaan; pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan; jenis-jenis perpustakaan; tenaga perpustakaan pendidikan; sarana dan prasarana; pendanaan; kerja sama dan peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD 2018/No.63 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018
KEPALA DESA - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah
Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan, pengangkatan, pelantikan dan serah terima jabatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2016 dicabut.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 63 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Probolinggo Nomor : 66 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo.
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo.
Mengatur hak pegawai tidak tetap yaitu:
a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah (berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang telah melaksanakan tugas dengan dibuktikan surat pernyataan oleh Pimpinan unit kerja), untuk tenaga akuntansi diberikan pada awal bulan;
b. memperoleh seragam sesuai dengan kemampuan daerah;
c. memperoleh cuti melahirkan, cuti bersama dan cuti sakit.
d. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dari
Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 63 Tahun 2018
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
