Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, LEMBARAN DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 62
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu menetapakn Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban PPNS. Ruang lingkup operasional PPNS terdiri dari rencana dan kegiatan penyidikan, adminstrasi penyidikan;dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati
Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 49 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel serta memenuhi hak semua orang dalam memperoleh informasi publik perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956, UU No.11 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 3 Tahun 2017; Permendagri No, 52 Tahun 2011; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi RI No.2 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie No. 15 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017,
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Struktur Organisasi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa; Mekanisme Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Evaluasi Susunan Organisasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 72 Tahun 2012, Permendagri No. 38 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan yang semula angka 1 (satu) sampai angka 10 (sepuluh) bertambah menjadi sampai angka 11 (sebelas).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Peraturan ini terdiri dari 4 Hlm dan 6 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan
bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
yang bersumber dana dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
ditetapkan kebijakan pembiayaan melalui Jaminan
Persalinan;
c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat
berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman
pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang no 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137
Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2009
Terdiri dari 21 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pelayanan jampersal, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan jaminan persalinan kabupaten bandung
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 62 Tahun 2018
PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI UNGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menun1ang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
b. bahwa dengan adanya penggunaan domain taka\arkab.go.id sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Takalar di internet, diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website - website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang menjadi subdomain takalarkab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasilguna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pendayagunaan \/Vebsite di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
a. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan
Teknologi lnformasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Kornunikasi ·dan lnformasi Nomor
28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah;
8. Peraturan Bupati iakalar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan l.nformatika Kabupaten Takalar.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BAB IV KONTEN WEBSITE
BABV PERENCANAAN
BAB VI PENGENDALIAN
BAB VII ORGANISASI PENGELOLA WEB
BAB VIII PELAPORAN
BAB IX PEMBJAYAAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
Nomor 62 tahun 20018
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat