Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 0,313 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0072002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

inpres0062002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelejen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres0052002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya

Abstrak

Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres0042002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya

Abstrak

Kesehatan Narkotika

Download file:

Inpres0032002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pengendalian Penambangan Pasir Laut

Abstrak

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Inpres0022002.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres0012002.pdf

komprehensif - aceh

2002

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

ABSTRAK:

Saat ini masih terdapat dua permasalahan Aceh yang harus diselesaikan, yakni ketidakpuasan masyarakat (social discontent) dan gerakan separatis bersenjata yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka.
Dasa hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Inpres ini mengatur mengenai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat. Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden ini di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah-langkahkomprehensif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002.
Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 3 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Penetapan Kebijakan Perberasan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Download file:

INPRES0092001.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

INPRES NO 8 TH 2001.pdf

pengkajian - penerapan teknologi

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

ABSTRAK:

Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 227/M Tahun 2001 telah diberhentikan dengan hormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana tidak adanya lagi jabatan Wakil Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001;
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penuntasan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2001.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

INPRES NO 7 TH 2001.pdf

komprehensif

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, https://jdih.setkab.go.id :8

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh

ABSTRAK:

Bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 30 ayat (3) dan (4); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan langkah langkah terpadu dan komprehensif di bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang informasi dan komunikasi, dengan melibatkan masyarakat;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2001.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.