Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 22 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
Mengubah
PERWALI Kota Depok No. 28 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam menetapkan regulasi dan kebijakan
pembangunan daerah perlu didasarkan pada hasil
penelitian dan pengembangan; bahwa agar penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan perlu disusun sebuah pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Norpor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab, tugas, pengorganisasian kelitbangan, tahapan kegiatan utama, tahapan kegiatan pendukung, database, sumber daya kelitbangan, kerjasama, hasil kelitbangan, pembinaan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
213 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016
STANDARISASI - BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN - HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BD.2016/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2016 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2016; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Pe ra turan Walikota dimaksud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Jamuan Makan Untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus (Kode Kegiatan 05.01.01) pada
Keterangan Tambahan, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kode
Kegiatan 05.01.02.01), Transpot Perjalanan Dinas Pulang Pergi (Kode Kegiatan 05.01.02.03).
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 diubah.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan
honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang
berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang patokan harga yang ditentukan ditujukan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan dan obat-obatan generik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan
standar audit berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo
tentang pedoman pelaksanaan pengawasan yang berlaku di
Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Rpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
..
Menetapkan
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5051);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
2011
10. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Fungsional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2016
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENT.ANG PEDOMAN'
PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO
Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Kata Palopo sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Pengawasan Fungsional Inspektorat
c. Bab III Organisasi Pelaksanaan Pengawaan
Inspektorat
d. Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan
e. BabV Pela po ran
f. Bab VI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
g. Bab VII Penutup
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi panduan bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah Kota Palopo dalam
melaksanakan audit/pemeriksaan, reviu, monitoring &
evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Palopo.
Pasal 3
Peraturan Walikota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Palopo ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
33
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD 2016/ 9 seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor Tahun 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
