Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Lapangan Golf
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014, telah diatur mengenai Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Lapangan Golf, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur dimaksud terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Gubernur.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 16 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Lapangan Golf.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Lapangan Golf
2 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2018
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada kabupaten/ Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/ kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Maret 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/ kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Maret 2018.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Qanun Aceh no. 1 tahun 2008; Qanun Aceh No. 2 tahun 2012; Qanun Aceh No.3 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2017; Pergub Nanggroe Aceh Darussalam no. 44 tahun 2008; Pergub Aceh No. 9 tahun 2018.
Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/ kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Maret 2018 adalah sebesar Rp100.879.031.749,54.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
-
-
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, Prosedural, Kultural dan Etika Birokrasi.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 42 Th 2004; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Perpres No 81 Th 2010; Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007; Permenpan dan Reformasi birokrasi No 11 th 2015; Permenpan Reformasi Birokrasi No 10 th 2011; Permenpan Reformasi Birokrasi No 39 Th 2012; Perda No 1 Th 2013; Perda No 10 Th 2014 yg telah diubah dg Perda No 10 th 2017; Perda No 8 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup; 3. Nilai Budaya Kerja;
4. Penerapan Budaya Kerja; 5. langkah Langkah Pengembangan Budaya Kerja; 6. Pembinaan Dan Pengendalian; 7. Monitoring Dan Evaluasi; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018
petunjuk - pelaksnaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 2 - tahun - 2018 - tentang - pajak - mineral - bukan - logam - dan - bantuan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksnaaan pemda untuk melaksanakan Perda kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petyunjuk Pelaksnaan Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2911; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pendaftaran Pendataan dan Pengelolaan Data Wajib Pajak, Tata Cara Penerbitan Pengisian Dan Penyampaian STPD SKPDKB Dan SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Pengangsuran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan ATau Pengurangan Sanksi Administratif, Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding, Tata Cara Pengembakian Kelebihan Pembayaran Pajak,Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa,Tata Cara Pembukuan Dan Pemeriksaan, Pengendalian, Insentif Pemungutan, Sanksi Aminidtratif, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
76 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda Kab Batang No 10 Tahun 2018 tentang APBD Kab Batang TA 2019, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Kab Batang TA 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Pemendagri No 38 Tahun 2018; Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini menjabarkan APBD Kab Batang TA 2019 sebagai berikut : Pendapatan senilai Rp1.770.598.676.856,00, Belanaj senilai Rp1.821.466.358.456,00 dan Pembiayaan senilai Rp50.867.681.600,00. Ringakasan Penajabaran APBD tercantum dalam Lampiran I dan Rinciannya tercantum dalam Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan untuk menunjang kelanjaran pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
UU No.6 Tahun 1983, diubah UU 16 Tahun 2009, UU No.35 Tahun 2007, UU No 28 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.55 Tahun 2016, Permen Keu No.17/PMK.03/2013, diubah Permen Keu No.184/PMK.03/2015, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup Kubu Raya No.44 Tahun 2011, diubah Perbup No.4 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Tata Cara Pemeriksaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Penjelasan sebanyak 28 (dua puluh delapan) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.627Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:
a. berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menenga Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan , meliputi a] Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah , kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah , rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun Berjalan;
b. berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan (RKPD) ;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No.10 Tahun 2004
6. UU No.25 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. UU No.33 Tahun 2004
9. UU No.26 Tahun 2007
10.PP No.25 Tahun 2000
11.PP No.20 Tahun 2004
12.PP No. 55 Tahun 2005
13.PP No. 58 Tahun 2005
14.PERPRES No. 2 Tahun 2015
15. PERPRES No. 79 Tahun 2006
16.PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
17. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2013
18. PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017
19.PERDA No. 13 Tahun 2007
20.PERDA No. 14 Tahun 2016
21.PERDA No. 15 Tahun 2016
Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 62 Tahun 2018
TaRIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Terif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Dacrah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah SaMt maka Tarif Pelayanan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bombana perlu diatur dalam Peraturan Bupati; dalam upaya mengoptimalkan pelayanan keaehatan masyarakat,maka tasilitas pelayanan kesehatan pcrlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
Undang - : Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - : Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Ujidang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang - tjndang Nomor 36 Tahun 2014; Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menten Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan perah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEBIJAKAN TARIF 3. PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF 4. BESARAN JASA 5. TARIF RAWAT JALAN 6. TARIF KESEHATAN KHUSUS 7. TARIF GAWAT DARURAT 8. TARIF RAWAT INAP 9. TARIF PENUNJANG MEDIK 10. TARIF REHABILITASI MEDIK 11. TARIF PEMULASARAN JENAZAH 12. TARIF RUJUKAN/ AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH 13. PASIEN TIDAK MAMPU BAYAR 14.POLA TARIF PELAYAN KESEHATAN 15. PENGGUNAAN PENDAPATAN 16. KETENTUAN LAIN-LAIN 17. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,fungsi penunjangpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas fungsi penunjang
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerahdiatur dalam Bab III Bagian Keduapuluh tiga dan
lampiran XXIV tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan
penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf dan cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 32 Pasal 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, , Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
