Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Tahun 2018.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2018

Sumber

Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.627Tahun 2018

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 774 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 62 2018 Ttg Perubahan Rencanan Kerja.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perubahan rencana kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor.627Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:	a. berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menenga Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan , meliputi a] Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah , kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah , rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun Berjalan; b. berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan (RKPD) ; 1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No.17 Tahun 2003 4. UU No. 1 Tahun 2004 5. UU No.10 Tahun 2004 6. UU No.25 Tahun 2004 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. UU No.33 Tahun 2004 9. UU No.26 Tahun 2007 10.PP No.25 Tahun 2000 11.PP No.20 Tahun 2004 12.PP No. 55 Tahun 2005 13.PP No. 58 Tahun 2005 14.PERPRES No. 2 Tahun 2015 15. PERPRES No. 79 Tahun 2006 16.PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 17. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2013 18. PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 19.PERDA No. 13 Tahun 2007 20.PERDA No. 14 Tahun 2016 21.PERDA No. 15 Tahun 2016 Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Tahun 2018.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521