Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan setiap unit barang/jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjamasin Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2021, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa terdapat penyesuaian perhitungan kekurangan salur pada Tahun Anggaran 2019 atas rincian pagu Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Mengubah :
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Kaltim telah diatur dengan Pergub Kaltim No.32 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Kaltim, namun tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu disempurnakan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016; Pergub Kaltim No.36 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Pergub No.32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Di Lingkungan Pemprov Kaltim. Ketentuan yang berubah: Pasal 3 ayat (3) dihapus
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan yang DIubah: Pergub No.32 Tahun 2020
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap perlu dikelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini serta dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan maka Perbup Cilacap No 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah_Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beba dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi; UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Uu No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : PedomanPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengensalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Perbup Cilacap No 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD TAHUN 2020 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terkait perjalanan dinas, maka Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam hal besaran standar biaya pelaksanaan perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 33);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Ketentuan mengenai Satuan Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf B angka 4 dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80
Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 33), diubah
TIDAK ADA
19 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2021
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK/07/2020
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018
1. Bab I : Ketentuan Pokok
2. Bab II : Pedoman Penyusunan APBPekon
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas
Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52
Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.
Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan
kepada:
a . PNS;
b. Calon PNS; dan
c. Pegawai Non PNS pada BLUD RSU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
8 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2020
Kepmendagri Nomor 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan Sekitarnya
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan
Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, maka
Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar
Tahun 2020;
b. bahwa dalrun rangka percepatan realisasi kinerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 sekaligus untuk menindaklanjuti perubahan
keadaan akibat bencana nasional penyebaran Covid-19
mempengaruhi hasil evaluasi Triwulan Dua terhadap
pencapaian pelaksanaan RKPD Kota Blitar tahun 2020
dan hasil audit atas laporan keuangan tahun 2018 yang
menyatakan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2020 serta
menyesuaian kebijakan nasional untuk penanganan
Covid-19, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Blitar Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 . Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020; Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 32 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kata Blitar Namar 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Blitar Tahun 2020. meliputi perubahan RKPD sebagaimana dalam lampiran peraturan ini denagn sistematika pendahuluan; evaluasi hasil triwulan II tahun 2020; kerangka ekonomi dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan; rencana kerja dan pendanaan daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 39
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Blitar Tahun 2020.
jumlah 17 halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tegal No. 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
PERBUP Kab. Tegal No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Perbup Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 64 Tahun 2019; bahwa dengan adanya perubahan pengaturan cuti bersama sesuai Keppres RI No 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 maka perlu merubah Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2016; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2012; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 64 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Perbup Tegal No 64 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
