Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.687 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81a Tahun 2019

Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
562019-0081A.pdf

Abstrak

pns - ANALISIS BEBAN KERJA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81a, BD.2019/No.81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
20 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7.2 Tahun 2021

Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
perwali_no_7.2_tahun_2021_sign-1.pdf

Abstrak

pns - mutasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.2, BD.2018/No. 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa mutasi pegawai negeri sipil adalah bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dapat dilaksanakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk menjamin pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil yang tertib administrasi sekaligus mengoptimalkan penataan birokrasi yang secara bersamaan menjamin pengambangan karier pegawai negeri sipil; bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai teknis pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah, mutasi dari luar ke dalam Pemerintah Kota Surakarta serta mutasi dari dalam keluar Pemerintah Kota Surakarta untuk memberi kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan Mutasi, Mutasi oleh Pemerintah Daerah, Mutasi atas Permintaan Sendiri,.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
17 hal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2012 Tahun 2012

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.8 Tahun 2014

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/02/2013

Pedoman Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/J.A/11/1998 tentang Pedoman Umum Pengurusan Jenazah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/7/2012 Tahun 2012

Pedoman Koordinasi Antarunit Organisasi Internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboraturium Kemetrologian dan Angka Kreditnya

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Permendag No. 13 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A Tahun 2014

Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perka BSN 3A Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2007 Tahun 2007

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 89/HUK/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Kekayaannya di Lingkungan Departemen Sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Download :
Permensos 36 HUK 2007W.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 81 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.