Perbup Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah diperlukan aparatur sipil
negara yang profesional dan kompeten;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme
pejabat administrator dan pejabat pengawas melalui
sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo perlu standar kompetensi jabatan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun
2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Jabatan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan yang Dicabut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar
Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 86 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja
anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator
kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis
standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan
barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat
daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan
pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektifitas, dan
akuntabilitas;
c. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar
Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang
jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komponen Analisis Standar Biaya; Jenis Analisis Standar Biaya; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 86 Tahun 2023
pedoman - pelaksanan - daftar - hadir - elektronik - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD 2017/86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Eletronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meingkatkan disiplin kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Uuntuk meningkatkan akurasi dan objektifitas pencatatan kehadirpan PNS sebagaimana dimaksud pada hrufu a, maka perlu meentapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Dasftar Hadir Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; P No. 53 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbupp Bandung No. 30 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja Dan Jam Kerja, Sistem Pengisian Daftar Hadir, Tata Kerja Pengajuan Ketidakhadiran, Pengelolaan Sistem Dan Alat DHE, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
14 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 086
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Solider dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAkhlak di Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan bagi organisasi perangkat daerah dan atau unit kerja serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola perubahan pola pikir dan budaya kerja serta nilai-nilai dasar perilaku, perlu ditetapkan nilai nilai organisasi dan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Bahwa agar nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melembaga dan terinternalisasi ke dalam tubuh birokrasi dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi budaya kerja, perlu diatur dengan Pedoman;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Solider dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2019; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nilai-Nilai Organisasi Solider dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAkhlak; Bab 3. Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAkhlak; Bab 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2023.
5 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip subtantif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; Kepres No. 105 Tahun 2004; Perka arnas No. 17 Tahun 2009; Perka arnas No.2 Tahun 2013; Perka arnas No. 3 Tahun 2013; Perka arnas No. 9 Tahun 2014; Perka arnas No. 11 Tahun 2014; Perka arnas No.13 Tahun 2014; Perka arnas No. 19 Tahun 2014; Perka arnas No. 1 Tahun 2015; Perka arnas No.10 Tahun 2015; Perka arnas No.20 Tahun 2015; Perka arnas No. 9 Tahun 2016; Perka arnas No. 22 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 91 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 86 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
