Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.217 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

permenkumham no 8 tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Intelijen Pemasyarakatan

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

permenkumham-no-7-tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

permenkumham no 6 tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

permenkumham no 5 tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

permenkumham-no-4-tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Melalui Penyesuaian/Inpassing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

permenkumham no 3 tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Pedoman - Penghitungan Kebutuhan - Jabatan Fungsional - Analis Kekayaan Intelektual

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 2, BN 2023 (86): 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 44 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 21 Tahun 2022.
Permenkumham ini mengatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

permenkumham no 1 tahun 2023.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

permenhan-no-20-tahun-2023.pdf

jf-asn

2023

Peraturan Menteri Pertahanan NO. 20, BN.2023 (886)/20 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengembangan karir jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan perlu dilakukan pembinaan secara profesional; b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan secara profesional oleh Menteri Pertahanan selaku pejabat pembina kepegawaian diperlukan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan; c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertahanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pejabat yang berwenang dalam pengangakatn jabatan fungsional, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, pemberhentian jabatan fungsional dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
20 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download file:

permenhan-no-19-tahun-2023.pdf

JASA TELEKOMUNIKASI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - TENTARA NASIONAL INDONESIA

2023

Peraturan Menteri Pertahanan NO. 19, BN 2023 (836) : 40 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

ABSTRAK:

Untuk memberikan landasan hukum sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran terkait penggunaan jasa telekomunikasi perlu mengatur mengenai tata cara penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Dasar hukum Permenhan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 52 Tahun 2000, Perpres Nomor 94 Tahun 2022, Permenhan Nomor 14 Tahun 2019; dan Permenhan Nomor 3 Tahun 2020.j
Dalam Permenhan ini diatur tentang tata cara penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Penggunaan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menggunakan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 40 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 21 dan lampiran hlm 22 sd 40)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT