Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Tahun 2022 Nomor 113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat kabupaten pandeglang
ABSTRAK:
bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 12 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Evaluasi Intren Bab III Pengendalian Evaluasi Intren Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 37 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten bandung
47 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 114, BD.2022/NO.114, LL KOTA PONTIANAK:4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Khususnya Pada Kendaraan Tronton/Gandengan, Bus Antar Negara dan Truk Molen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, tertata dan terkelola dengan baik serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Pontianak, perlu ada penyesuaian besaran tarif sebagai kontrol yang harus dilaksanakan oleh institusi terkait;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Besaran Tarif; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
4 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
ketentuan Pasal
13A Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan Nomor
99 Tahun
2022 tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor 4
Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
Anggaran 2022,
perlu
disempurnalan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang Perubahan
Kedua atas
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 4 Tahwrr
2O22
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dala
Desa
(ADD)
Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2022.
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
24
Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tal:un 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
68O); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indinesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang
Nomor
l
Tahun
2022 ter:tang
Hubungan
Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6757);
6 .
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun
20
1 4
tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah
terakhir kali
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 1 I Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
632rl,;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan,
Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);8. Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 4 Tahun 2022
tentang
Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggxan 2022
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Ta}:un 2022
Nomor 4),
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor 99 Tahun 2022
tentang
Perubahan Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
4 Tahun 2022
tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
Anggaran 2022
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2O22 Nomor
991.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe
Selatan
Nomor
99
Tahun
2022 tenlang
Perubahan
Atas Peraturan
Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun
2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa
(ADD)
Di
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2022
Nomor
99) pada Ketentuan ayat
(2)
Pasal
13A diubah, Diantara Pasal 13A
dan Pasal 14
disisipkan 1
(satu) Pasal
yaitu
Pasal 13B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 114 Tahun 2021
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pemalang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Tahun 2016/No.114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu di atur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Perizinan
Bab IV Daftar Ulang, Perbahan Izin dan/atau Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Bab V Pengawasan dan Pengendalian
Bab VI Sanksi Administrasi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 dicabut.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Tahun 2022 Nomor 114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi aparatur sipil negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang perlu dilakukan perubahan.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2020.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Indikator Penilaian Bab III Mekanisme Pemberian dan Kriteria Penerima TPP Bab VI Besaran TPP Bab VII Pengurangan TPP Bab VIII Mekanisme Pembayaran Bab IX Tim Manajemen Kinerja Bab X Sistem Informasi Kinerja Elektronik Bab XI Pengawasan dan Pengendalian Bab XII Monitoring dan Evaluasi Bab XIII Sanksi Bab XIV Alokasi Anggaran Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Serang No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Serang No. 44 Tahun 2016
15 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyakTanah Tahun 2008 dari Menteri Dalam Negeri dan perubahan pola pasokan Minyak Tanah Subsidi, maka penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sementara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sementara Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah
Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, clan sesuai dengan Surat Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 541/1545/SJ tanggal 6 Juni 2008 perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Surat Asisten Manager Sales Administrasi dan General Account PT. Pertamina Pemasaran BBM Retail Region IV Nomor 504/Fl 4140/2008-83 Tanggal 10 Juli 2008 perihal Daftar Supply Point Minyak Tanah Wilayah Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan. Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008; Pereturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang harga eceran tertinggi (HET), pemantauan dan pengawasan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2008.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2008
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
