PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.599 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 148 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013
Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2009 Tahun 2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/2009 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 15 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 Tahun 2008
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 75/HUK/2006 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permensos No. 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenpar No. 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenpar No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
Mencabut
  1. Permenpar No. 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenpar No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. Permenpar No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan