Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) huruf a Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah dalam kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan pengamanan informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
UU No 28 Tahun 1959; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan rencana titik lokasi
menara (cell plan), maka dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu diberikan insentif dan disinsentif oleh
Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam. Negeri, Menteri
PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PIU /M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2008 dan Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan
Disinsentif dalam Pelaksanaan Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Prinsip; Ruang Lingkup; Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pembanguan Menara Telekomunikasi; Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif; Pencabutan Pemberian Insentif; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2008
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2008/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan fasilitas telekomunikasi yang semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi; bahwa guna menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, estetika ruang, dan wilayah, maka perlu dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi; bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari penyelenggara telekomunikasi baru, dan perluasan cakupan dari penyelenggara telekomunikasi lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan pembangunan menara telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 448 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi di kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2008.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin otentifikasi data, integritas
data dan melindungi informasi dari risiko pencurian data,
modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap
data yang ditransmisikan serta perlindungan sistem elektronik
milik Pemerintah Kabupaten Brebes dari ancaman dan
serangan keamanan informasi diperlukan sebuah teknologi;
bahwa teknologi pengamanan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dibuat melalui skema kriptografi infrastruktur kunci
publik dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik, perlu
pengaturan dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik
Bab III Ketentuan Peralihan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2016
penyelenggaraan - infrastuktur - jaringan - telekomunikasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2016/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan infornmasi saat ini berjalan dinamis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mentapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Infrastuktur Jaringan Telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; Pepres No. 96 Tahun 2014; Perpres No. 38 Tahun 2018; Pernmen Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFI/3/2008; Permen Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.Kominfo/04/2009; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal No. 18 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 29 Tahun 2004; Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Menara Macrocell, Penyelenggaraan Tiang Microcell, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Parkir Pada Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2021/ No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Zona Persebaran Pembangunan Menara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi
di Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Zona Persebaran Pembangunan Menara.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 217);14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor
1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 145);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun
2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama
Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupatren Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 292).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. zona persebaran pembangunan menara;
b. pemeliharaan menara telekomunikasi;
c. review zona kawasan menara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan
Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor
17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perlu dibangun sistem aplikasi yang teringrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang teringrasi dalam kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa manjemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna APBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE, sehingga perlu dilakukan penyusunan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kab Cilacap;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014l; PP No 82 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan pembangunan sistem manajemen informasi terintegrasi pemerintah daerah, pengelolaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
