zona-pembangunan menara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2021/ No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Zona Persebaran Pembangunan Menara
ABSTRAK: |
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi
di Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Zona Persebaran Pembangunan Menara.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18
Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 217);14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor
1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 145);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun
2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama
Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupatren Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 292).
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. zona persebaran pembangunan menara;
b. pemeliharaan menara telekomunikasi;
c. review zona kawasan menara.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan
Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor
17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 10 hlm
|