Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
ABSTRAK:
Petunjuk teknis penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor telah diatur dalam Peraturan wali Kota No 36 tahun 2015 sebagaimana telah siubah beberapa kali danterakhir dengan Peraturan Walikota No 35 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan wali Kota No 36 th 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 58 Th 2005; Permenpan no 6 Th 2015; Perwal Kota Tangerang No 36 th 2015 telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 35 Th 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang tahun 2015 Nomor 36).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 36 tahun 2015.
Peraturan walikota Tangerang Nomor 60 tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 64 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk
memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diterapkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih.
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu norma hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik;
UU Darurat No.4 Tahun 1956
UU No.25 Tahun 2004
UU No.33 Tahun 2004
UU No.37 Tahun 2008
UU No.25 Tahun 2009
UU No.12 Tahun 2011
UU No.5 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
UU No.30 Tahun 2014
PP No.96 Tahun 2012
PP No.18 Tahun 2016
Perpres No. 76 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
Pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dan Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan.
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi :
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasa publik;dan
c. pelayanan administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 60 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, disebutkan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2017; Perbup HSU No. 44 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 3 Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahw a dal am rangka melaksanakan efektifitas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan oleh Penyidikan Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Katingan dalam Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan
secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam
wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi
Keija Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di
Bidang Penegakan Peraturan Daerah. dalam rangka membangun sinergitas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik Pelanggaran Peraturan
Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, m aka perlu dibentuk
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan G ubem ur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan G ubem ur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017
Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan
koordinasi, fasilitasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip; Bahwa sesuai Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/68/2017 tanggal 23 November 2017 Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif 14 urusan Pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016
Jenis Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah meliputi:
a. Urusan Pertanian;
b. Urusan Kelautan dan Perikanan;
c. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
e. Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
f. Urusan Perpustakaan;
g. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
h. Urusan Kesehatan;
i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
j. Urusan Kearsipan;
k. Urusan Penanaman Modal;
l. Urusan Lingkungan Hidup;
m. Urusan Perdagangan; dan
n. Urusan Perindustrian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 60 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTU AN DANA TAMBAHAN PENYELESAIAN STUDY BAGI mAHASISWA DIPLOMA/Sl/S2 KABUPATEN TAKALAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA TAMBAHAN PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DIPLOMA/S1/S2
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya pc.i.ngkatan kualitas sumber daya manusia, mak.a
Pernerintah Kabupaten · .kalar mernandang perlu untuk membantu dan
memberi kesempatan . pada masyarakat untuk dapat meningkatkan
kualifikasi peudidikanu :l dalam bentuk Pemberian Bantuan Dana
Tambahan Penyelesaian <uidy bagi Mahasiswa Diploma, SI dan S2;
b. bahwa untuk efektiviras dan optimalisasi pengelolaan program
Pemberia.n Bantuan Dana Tambahan Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa
Diploma, S 1 dan S2 Pernerintah Kabupaten Takalar agar lebih tepat
sasaran, tepat jumlah dun tepat waktu, maka dipandang perlu membuat
panduan tentang penyelcnggaraan program Pemberian Bantu.an Dana
Tambahan Penyelesainn Studi bagi Mahasiswa Diploma, Sl dan S2;
c. bahwa berdasarkan pertiuihangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b diatus 111,!'·::t perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perunjuk Teknis Pcmber.:m Ba11tua11 Dana Tambahan Penyelesaian Studi
bagi Mahasiswa Diploma. S 1 dan S2 Kabupaten Takalar
1. PasaJ 18 ayat (6) Undnn:� - Unda.ng Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; .
2. Undang - Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor ] Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimanian (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Ssbagai : 'ndang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 :-:. mor Tl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820 '.'
3. Unclang - Undung Norn-.r 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dit::;:.-1h beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R. ··iub\ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran :\· .nra Republik Indonesia Nomor 5679);
-;'.-_.
5.
6.
r-ndang-1.:ndan� �om, 20 T;1hu11 2003 tentang Sistem Pendidikan
\a:--i,inaL (Lcmbaran �' ,...1ra Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lernbaran :-: ·:.:ira Republik Indonesia Nomor 4301)
Peraturan Pernerintah .ornor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendi.dikan (Lembaran >.:egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4894); Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KATEGORI DAN SASARAN
BAB III JENIS PROGRAM
BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DANA BEASISWA
BAB V PROGRAM PENDAFTARAN
BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA
BAB VII PENYELENGARAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI
BAB VIII PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN DANA
BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
NOMOR :,60 TAHUN 2018
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - SUSUNAN ORGANISASI KEDUDUKAN TUGAS DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/02656/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Hasil Peninjauan Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Kabupaten Banyumas dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 50 tahun 2016; Perbup Banyumas No 69 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menjelaskan tentang pembentukan UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta kedudukan dan tugasnya, serta tata kerja Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat, UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur, UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I, UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor
12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2018
PERWALI Kota Cimahi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Di Kota Cimahi
PERWALI Kota Cimahi No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi di Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
