Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial;
b. bahwa guna tertib administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahiln 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan,
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 113 Tahun 2022.
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Masyarakat Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelesaian Status Tanah dan Bangunan Rumah Sub Inti Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan barang milik daerah perlu disesuaikan
dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam
pelaksanaannya dapat dikelola secara profesional, terbuka,
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian
hukum atas tanah dan bangunan Rumah sub inti Kabupaten
Demak bagi Pemerintah Daerah maupun Masyarakat yang
berhak menerima, diperlukan instrumen hukum yang
mengatur mengenai penyelesaian permasalahan mulai dari
penentuan objek tanah dan bangunan, penerima hak, sampai
dengan pemindahtanganan dan penghapusan dari daftar
barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemeritah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bupati selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Status
Tanah dan Bangunan Rumah Sub Inti Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelesaian Status Tanah dan Bangunan, Objek Tanah dan Bangunan, Penerima Hak, Penyelesaian Kewajiban, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan rasa keadilan dalam hal
Pengaturan Pola Tanam terutama dari segi ketersediaan
air dan keadaan lingkungan lainnya sehingga
meminimalisir kegagalan panen; bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam; bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk musim tanam tahun 2024/2025 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk Musim Tanam Tahun 2024/2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentag Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah, Masa Tanam, Sistem Pembagian dan Pemberian Air, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
28 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2024
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2024/NO.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan
harga barang dan jasa di daerah dan untuk
mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah, perlu adanya standardisasi harga
barang dan jasa; bahwa terdapat perubahan harga barang dan jasa
dalam pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah
Kabupaten Bantul, sehingga perlu penyesuaian
standardisasi harga barang dan jasa; bahwa untuk mengakomodir perubahan standar
harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Tahun 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah ketentuan dalam lampiran I s.d. IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 3 hlm; Lampiran: 593 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;ANALISIS STANDAR BELANJA;JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA;KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA;PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga
dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 107
Tahun 2022 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen
Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 107 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Kabupaten Sragen Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka
3.1 Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 107 Tahun 2022 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 107 Tahun 2022 diubah.
271 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin berjalannya program/kegiatan
pembangunan daerah secara efektif, efisien dan
akuntabel, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
dalam pelaksanaan kegiatan; bahwa untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi
sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu adanya
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan
Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnya
setiap triwulan kepada
gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan
Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis dan Muatan Laporan, Tata Cara Penyampaian Laporan, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu
dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
masyarakat di Kabupaten Demak; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta
dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Peraturan Bupati Demak
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di
Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Bab IVA, penyisipan Pasal 11A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka diperlukan suatu pedoman dan
mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintahan di Desa serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 tahun 1949; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016;.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa; Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Pembatalan Peraturan di Desa; Penetapan Keputusan Kepala Desa; Teknis Penyusunan; Penyebarluasan Peraturan di Desa; Pembinaan Penyusunan Peraturan di Desa; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa
22 hlm, Lampiran : 23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
