pembelian - beras - oleh - aparatur p- sipil - negara - pada - pemerintah - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2019/9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung program Revitalisasi pembangunan Pertanian perdesaan dengan tujuan produksi padi dan peningkatan pendapatan petani di Kab. Bogor dalam rangka mendukung Pemasaran hasil produksi padi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pembelian Beras oleh aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 5Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Pertanian No. 31 /PERMENTAN /PP.130/8/2017; Perda kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 62 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan tujuan, Rang Lingkup Dan Sasaran, Pelaksanaan Penugasan, Penyediaan Beras, Jenis Dan Kemasan , Jumlah Dan Harga, Pembelian , Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - sekretariat - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatohi
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2020 tentang Analisis Jahatan dan Analisis
Behan Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wakatobi
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, clan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64 77);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor l Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2020
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2020 Nomor 22);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 22), diubah pada Pasal 1 setelah poin 3 ditambah poin 3A, setelah poin 8 ditambah poin 8A, 8B, 8C dan 8D dan setelah poin 10 ditambah poin 10A, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 57 Tahun 2017
pedoman - pelaksanaan - analisi - beban - kerja - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menignkatkan efisiensi dan efektivitas penyelengagraan pemerintrah dan pembangunan maka perlu menetapakn perbup Pangandaran tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 tahun 2016; Permen Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Biroakrasi No. 26 Tahun 2011; Permendagri no. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan dan aparayur negara No. 75 Tahun 2004; Peraturan kepala badan kepegawiaan Negara No. 19 tahun 2011; Peraturan kepala Badan kepegawian Negara No. 37 Tahun 2011; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Analisis Beban Kerja, Tim Analisi Beban Kerja, Pemanfaatan Hasil Analisis Beban Kerja, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 84 Tahun 2018
manajemen - jabatan - fungsional - tertentu - di - lingkungan - emerintah - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD 2018/84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negaraang Profesional sehingga dapat mendukung pelaksanaan ferofmasi biokrasi untuk mendorong pegawai Negeri Sipil berkarier di Jabatan Fungsibal maka perlu membentuk Perbup tentang Manajemen Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP no. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 42 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 68 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Tugas Kategori Jenjang Kriteria Dan Akuntabilitas Jf, Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumah/Janji, Penilaian Angka Krdit Penilaian Kerja Dan Penetapan Angka Kredit, Pengembangan Kopetensi, Pengembangan Karir, Pembebasan Sementara Pengengkatan Kembali Dan Pemberhentian Dari Jabatan, Sistem Informasi Manajemen Jf,Pembiayaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cianjur No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah
pedoman - pengangkatan - dan - penempatan - tenaga - kesehatan - kontrak - daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2020/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa esehatan merupakan bagian hak asasi manusia sebagaiaman tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UU NRI Tahun 1945 dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud dengan huruf a maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 37 Tahun 1991; Perpres No. 23 Tahun 1994; Permen Kes No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Ciajur No. 8 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 50 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengengkatan Dan Penempatan, Hak Dan Kewajiban , Pemberhentian , Pembinaan Dan Pengawasan , Pembiayaan , Ketentuan Peralihan , Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
22 Hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 136 Tahun 2021 tentang Prosentase Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 037
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Bahwa substansi dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal, Indeks Kemahalan Konstruksi dan lndeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun I 958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kriteria Pemberian TPP; Bab 3. Penetapan Besaran TPP; Bab 4. Tim Pelaksanaan TPP; Bab 5. Komponen dan Penilaian Pemberian TPP; Bab 6. Tata Cara Pembayaran TPP; Bab 7. TPP Tambahan; Bab 8. Ketentuan Lain-Lain; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Pengawasan dan Pembinaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 136 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang,
mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian
tujuan strategis daerah, serta untuk mengisi formasi jabatan
Aparatur Sipil Negara yang lowong dan dalam rangka
mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, sesuai dengan
kebutuhan dan bertanggung jawab, diperlukan mekanisme
seleksi pengadaan baik, obyektif, transparan, akuntabel dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten
Sampang;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 79 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Seleksi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten
Sampang; meliputi: ketentuan umum; ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; tahapan pengadaan ASN; Pengumuman Lowongan; Pelamaran; Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi; Pengangkatan Calon ASN dan Masa Percobaan CPNS; Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
jumlah 10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
